jpnn.com, JAKARTA - Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (Mou) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Penandatangan MoU ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum KWI, Mgr. Antonius Subianto, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/01).
BACA JUGA: Tak Ingin Jokowi Bersedih, Menteri Hadi Pastikan Semua Rumah Ibadah Bersertifikat
Mgr. Antonius menjelaskan, nota kesepahaman dengan Kementerian ATR/BPN ini penting untuk dilakukan untuk menjaga seluruh asset milik Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Dalam kesempatan yang sama, Mgr Antonius mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN dan menyebut Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto karena bekerja pakai hati.
BACA JUGA: Menteri Hadi Serakan 390 Sertifikat Tanah Bekas PTPN kepada Warga Sukamakmur
“Pak Menteri Hadi ini bekerja pakai hati. Semua yang dikerjakan pakai hari pasti berhasil, karena energi dan budi akan tercurah. Pekerjaan berat seperti ini memang tidak bisa jalan jika tidak dikerjakan pakai hati,” kata Antonius dalam sambutannya
Mgr Antonius melanjutkan, di saat polarisasi berbasis agama terjadi di tengah masyarakat. KWI menilai keputusan Presiden Jokowi untuk menjadi Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN adalah keputusan yang tepat.
BACA JUGA: Menteri Hadi Masuk Jajaran 5 Menteri Terbaik, Ini Deretan Prestasinya
“Sudah benar Pak Jokowi menunjuk Panglima TNI sebagai Menteri ATR/BPN, karena ibarat perang, perang ini adalah perang yang besar yang harus dimenangkan,” lanjut Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto memastkan pihaknya akan melakukan sertifikasi rumah ibadah tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, apalagi telah menjadi arahan Presiden Jokowi.
“Pak Jokowi itu risau karena melihat ada orang hendak beribadah tapi dilarang. Penandatangan ini adalah upaya untuk melakukan pendataan dan sertifikasi asset KWI agar tidak diganggu lagi oleh mafia tanah dan memberikan kepastian hukum agar umat bisa beribadah lebih nyaman,” kata Menteri Hadi. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif