Kwik Kian Gie Bela Yusril

JAKARTA - Mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie menegaskan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan atas penyelenggaraan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Kemenkum HAM, red)Menuru Kwik, Sisminbakum dibangun tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

BACA JUGA: Jemaah Hanya Dibekali Biaya Hidup 1.500 Real

"Pembangunannya tidak menggunakan APBN, jadi tidak ada kerugian negara sama sekali,” kata Kwik, saat konfrensi pers di kantor, jalan Tambak, Jakarta, Senin (2/8).

Menurut Kwik, saat itu pemerintah tidak punya dana untuk melaksanakan pengadaan teknologi SisminbakumLalu ada pihak swasta menawarkan BOT (Built Operations and Transfer) dan sanggup memenuhi kebutuhan mendesak Kemenkum HAM terhadap Sisminbakum

BACA JUGA: Daftar Tunggu Haji Capai 1,2 Juta Orang

Syaratnya semua perangkat dari swasta dan tentu harus ada uang jasa (fee) dengan cara membebankan konsumenSetelah 10 tahun aset dengan sendirinya jadi milik negara

BACA JUGA: ICW: Herman Mundur, Satgas jadi Lebih Cepat

"Paling-paling negara bisa mengatakan kasihan rakyatnya dibebani biaya lebih besar," kata Kwik.

Sebelum Sisminbakum dibangun, lanjutnya, proses pembuatan akte perusahaan di Indonesia membutuhkan waktu cukup lamaKarenanya, Yusril Ihza Mahendra, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM, melakukan pembenahanSementara ide pembuatan Sisminbakum muncul setelah APBN disahkan.

"Sepengetahuan saya, Yusril waktu itu langsung menghadap Presiden KH Abdurrahman Wahid untuk membicarakan permasalahan iniDari pembicaraan tersebut ada kesepakatan menggunakan pendanaan swastaDan terjadilah proyek BOT yang kini menyeret Yusril Ihza Mahendra menjadi tersangka," ungkapnya.

Ditinjau dari sudut keberhasilan teknis, imbuhnya, jelas proses pembuatan perusahan itu sangat cepat"Tiga hari selesaiDitinjau dari sudut dampaknya, jumlah perusahaan baru dari 20 ribu menjadi 26 ribuSedangkan tenaga kerja yang diserap pun lebih besar, dari 4,3 juta orang menjadi 4,6 juta orang," ujar Kwik.

Kwik menegaskan bahwa Sisminbakum ini sangat membantu orangSehingga, imbuh dia, pantas ditanyakan apanya lagi yang dianggap salah"Memang betul dan cepat sekali prosesnya dan akurat hasilnya untuk mengecek nama serta standarnya," tegas Kwik, yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada pemeritahan Megawati itu(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BPIH Harus Dilunasi Dalam 19 Hari