jpnn.com, JAKARTA - Hubungan para pendukungan pasangan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi semakin hari semakin memanas. Baru-baru ini Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman kembali diadang massa saat akan melakukan deklarasi gerakan hastag 2019 ganti presiden.
Direktur Strategi dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonenesia Fadlin Guru Don (FGD) menyarankan kepada Jokowi untuk mengontrol sikap pendukungnya. Pasalnya, jika para pendukungnya tidak kontrol maka akan berbahaya karena dapat menggerus elektabilitas Jokowi, bahkan dapat berdampak pada kekalahannya di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Ansor Ingatkan Ahmad Dhani Tak Buat Kekacauan di Surabaya
“Saya berharap Pak Jokowi untuk segera mengontrol pendukungnya jika tidak, akan berefek pada kekalahannya pada Pilpres nanti,” kata Fadlin Guru Don Kepada JPNN.com di Jakarta, Senin (27/8),
Menurut FGD, Jokowi termasuk timnya harus belajar banyak pada pengalaman Pilkada Jakarta 2017 lalu. Menurutnya, kasus Neno Warisman ini tidak ada bedanya dengan penolakan Fahri Hamzah dan kawan-kawan di berbagai daerah beberapa tahun lalu, ada semacam diskriminasi hak berdemokrasi seseorang.
BACA JUGA: Ahmad Dhani Sebut yang Tolak 2019 Ganti Presiden, Idiot
FGD juga mengingatkan kepada Jokowi untuk tidak terlalu percaya diri dengan elektabilitasnya yang cukup tinggi saat ini, kalau tidak mau tumbang seperti Ahok.
“Elektabilitas Ahok dulu lebih dari 60 persen tetapi kenyataannya dia tumbang juga. Jadi Jokowi tidak perlu terlalu percaya diri, apalagi gerakan penolakan pendukungnya semacam kemarin dibiarkan. Teman-teman media mungkin masih belom lupa bagaimana dahsyatnya penolakan pemerintah terhadap kehadiran umat pada aksi 212 dulu, tetapi kenyataanya massa saat itu tak terbendung, bahkan ada yang mencarter pesawat kan...? Artinya cara seperti itu bukan justru menguntungkan malah merugikan Jokowi,” tuturnya
BACA JUGA: Survei Terkini: PKS Paling Tak Solid Dukung Prabowo - Sandi
Akademisi Universitas Mercu Buana ini juga mengatakan bahwa sikap persekusi pendukung Jokowi justru lebih menguntungkan Prabowo-Sandi karena publik bisa saja menilai bahwa pemerintahan Jokowi anti demokrasi dan kebebasan berpendapat.
“Pemerintah harus waspada jangan sampai publik menilai bahwa Jokowi anti-demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ini akan menguntungkan pasangan Prabowo-Sandi bila isu ini terus di angkat,” beber Fadlin.
Deklarasi #2019GantiPresiden sebaiknya dibiarkan saja daripada menciptakan konflik antar sesama anak bangsa, karena menurut FGD gerakan itu dijamin oleh konstitusi negara.
“Demi menjaga kestabilan negara, menurut hemat saya, sebaiknya gerakan itu dibiarkan saja daripada melahirkan konflik antar anak bangsa, itu dijamin oleh konstitusi negara. Yang salah misalnya gerakan itu bertujuan untuk mengkudeta pemerintahan yang sah, tetapi itukan cuma instrumen dukungan saja,” katanya.
Lebih lanjut, Fadlin menyarankan agar pemerintah harus bersikap adil demi menjaga kestabilan negara.
“Kestabilan negara harus dijaga, maka saran saya baik pendukung Jokowi-Amin maupun pendukung Prabowo-Sandi harus diberikan ruang yang sama, jangan yang satu diizinkan lalu yang lain di hadang. Coba lihat deklarasi Biar Pakde Jokowi Saja (BPJS) 2 periode yang digagas oleh Farhat Abbas dan Tommy Kurniawan, juga deklarasi Jokowi 2 periode oleh Lasakar Santri dimalang tidak ada yang persoalkan, terus kenapa deklarasi #2019GantiPresiden oleh Neno Warisman harus mendapat ancaman? Nah, disinilah negara harus hadir untuk memberikan keadilan terhadap hak-hak warga negara,” saran Putra Donggo NTB ini.
Jika Jokowi tidak cepat menghentikan konflik ini, menurut FGD, Jokowi akan senasib seperti Ahok di Pilpres 2019 mendatang.
“Semuanya bergantung pada Jokowi, jika tak ingin nasibnya seperti Ahok maka dia harus segera menghentikan konflik ini, tetapi jika ingin Prabowo menang maka biarkan masalah ini terus berkembang,” ucap FGD.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo-Sandi Dominan di Sumatera, Jokowi-Maruf Kuasai Jawa
Redaktur & Reporter : Friederich