jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali melancarkan kritikan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terlebih lagi, belakangan KPK gencar menangkap kepala daerah yang maju lagi di Pilkada Serentak 2018.
BACA JUGA: Agun Gunandjar tak Mau Di-bully Lagi
Terbaru, KPK menangkap Bupati Subang, Jawa Barat Imas Aryumningsih, setelah sebelumnya menahan Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, dan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae.
Fahri mengatakan dengan segala maaf dia harus menganggap KPK sedang mengalami kematian fungsi dan eksistensi.
BACA JUGA: Pansus Angket KPK Akhiri Kerja, Inilah Hasilnya
“Seperti sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi pilkada Itu tidak ada guna dan manfaatnya. Dia akan membuat drama-drama seolah-olah efek jera, bohong itu,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2).
Menurut dia, KPK sudah salah mendefinisikan korupsi. Kemudian, KPK menunjukkan eksistensi memberantas korupsi dengan cara melakukan penangkapan. “Ngacolah caranya membuat drama. Sudah tidak ada, sudah tidak laku,” ujarnya.
BACA JUGA: Cak Imin Main 2 Kaki, Antara Prabowo dan Jokowi
Fahri mengatakan, KPK sudah menjadi beban republik. Nah, kata dia, sekarang tinggal tergantung dari Presiden Joko Widodo untuk menutup KPK bila sudah tidak lagi diperlukan.
Apalagi, sudah ada hasil lengkap dari rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. “Terserah presiden mau terima atau tidak. Tapi, saat konsultasi pertama dengan presiden 2015 saya sudah mengingatkan presiden hati-hati ekonomi anda kena serang, ini ekonomi kita performance-nya lagi tidak baik,” katanya.
Menurut Fahri, harus ada rekonsiliasi. Ada dua cara yang bisa dilakukan yakni mengikuti metode di Hongkong atau Korea Selatan.
Dia menjelaskan, metode Hongkong itu yakni KPK sebagai lembaga investigatif. “Sudah titik, jangan menuntut dia (KPK) punya macam-macam (kewenangan) seperti mengurus JC (justice collaborator), berkongkalingkong dengan terpidana,” ujarnya.
Dia mengkritik KPK sekarang sudah melakukan semacam operasi intelijen dengan mengintip semua orang.
Dia mencontohkan Setya Novanto sudah disadap sejak enam tahun lalu. “Ya kan ngaco, mana ada di negara orang enam tahun diintip,” katanya.
Menurut Fahri, di belahan dunia mana pun sepertinya sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Mungkin, kata dia, cuma ada di Korea Utara.
“Kuba saja sudah berubah, tinggal di Korea Utara. Jadi, KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja, jadi aparatnya Kim Jong-Un cocok dia,” katanya.
Sedangkan metode Korea Selatan, kata dia, KPK di sana digabung dengan Ombudsman, Komnas HAM dan LPSK dalam sebuah wadah Anti Corruption and Human Right Commission.
“Nah, ini lembaga complain. Jadi setiap ada masalah lapor,” katanya. Dengan demikian, kata dia, indeks persepsi korupsi (IPK) dan citra negara Korsel semakin baik. Perekonomian juga semakin bagus. Penegakan hukum tetap berjalan.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Menurut Fahri, IPK masih kalah sama Timor Leste.
Lalu, KPK mau menunjukkan eksistensi diri dengan melakukan penangkapan sana-sini termasuk bupati yang ikut Pilkada.
“Ya kan ada tuh di NTT itu kasihan, itu orang belum jadi gubernur dia bilang nanti saya minta sumbangan dong mobil buat pilkada, nanti kalo saya jadi gubernur saya kasih proyek, itu ditangkap,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tidak Setuju Sepenuhnya Laporan Pansus Angket
Redaktur & Reporter : Boy