Lagi, KPK Periksa Kalangan Swasta

JAKARTA -- Bisa dibilang, tiada hari tanpa pemeriksaan kasus LangkatJumat (3/9), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa saksi dari kalangan swasta, terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat dengan tersangka Syamsul Arifin

BACA JUGA: Wiranto Ingatkan SBY soal Kedaulatan

Dalam keterangan resmi Bagian Humas KPK yang dikirim ke wartawan, pihak swasta yang dimintai keterangan kemarin adalah Fitria dan Syahapandim

Hanya saja, sebagaimana biasa, Bagian Humas tidak menjelaskan identitas detil kedua saksi tersebut

BACA JUGA: Calon Kapolri Hanya Dua Nama

Juga tidak dijelaskan ada urusan apa keduanya sehingga dipanggil sebagai saksi"Yang tahu penyidik," begitu Plt Juru Bicara KPK Priharsa Nugraha setiap kali ditanya kaitan saksi dengan perkara.

Sebelumnya, ketua tim penyidik kasus Langkat, Hendy Febrianto Kurniawan hanya mengatakan, saksi-saksi yang dipanggil, baik dari kalangan politisi maupun swasta, ada yang punya kaitan langsung, dan ada yang tidak langsung.

Hendy juga menyebutkan, penyidikan kasus Langkat ini memerlukan waktu lantaran yang ditelisik adalah dugaan penyelewengan anggaran selama delapan tahun

BACA JUGA: Larang Kada Tinggalkan Daerah Saat Lebaran

Yang dimaksud adalah anggaran APBD Kabupaten Langkat dari sejak 2000 hingga 2007.

Sebelumnya, Kamis (2/9), KPK juga telah meminta keterangan dari pihak swasta, yakni Lela Wangsa dan Syeh Moh Al HamidBegitu diungkapkan Arsa, panggilan akrab Priharsa.

Terpisah, pengamat politik lokal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Abdul Gaffar Karim, mengingatkan kalangan partai politik agar tidak melindungi kadernya yang terlibat kasus korupsiJika sampai melakukan tekanan politik ke aparat hukum, kata Gaffar, maka dalam jangka panjang yang rugi adalah partai itu sendiriPasalnya, akan terbangun imej di masyarakat bahwa parti tersebut menjadi tempat aman bagi para koruptor

"Serta mencerminkan minimnya political will dari parpol terhadap upaya pemberantasan korupsiSelama ini terkesan kasus-kasus korupsi yang menjerat kader partai seakan dibiarkan dan ditutupi oleh elit petinggi parpol," terang Gaffar saat dihubungi wartawanLebih lanjut, pria asal Madura itu mengatakan, selama ini sudah ada kesan parpol sengaja melakukan pembiaran terhadap praktek korupsi yang melibatkan para kadernya(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kada Harus Kendalikan TNI dan Polri