JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menilai, kerusuhan berdarah di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, disebabkan lemahnya koordinasi di internal Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang di dalamnya antara lain ada kepala daerah serta pimpinan TNI dan polri setempatJika kepala daerah sebagai ketua FKPD bisa mengkoordinasikan persoalan dengan baik, maka kerusuhan bisa dicegah.
Gamawan menjelaskan, dalam kapasitasnya sebagai ketua FKPD, maka kepala daerah lah yang memegang kendali koordinasi
BACA JUGA: Kapolri: Bakar Bendera Malaysia, Tangkap!
Saat ditanya apakah dengan demikian ada kewajiban polri dan TNI patuh pada kepala daerah, Gamawan menjawab, iya."Harus
BACA JUGA: 11 Polisi dan 4 Warga Diperiksa
Kepala daerah itu wakil pemerintah pusat di daerah," terang Gamawan di kantornya, kemarin (3/9).Dia cerita, saat sidang kabinet di Istana, Kamis (2/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanya, apakah ada laporan dari gubernur dan bupati terkait kasus Buol itu
BACA JUGA: Kapolri Janjikan Transparansi Kasus Buol
"Makanya presiden marahAda kasus-kasus itu seharusnya mereka menjaga keamanan," ujar Gamawan.Gamawan mengatakan, kasus Buol harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah, agar sadar dengan tugas pokok dan wewenangnya sebagai kepala daerah"Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan untuk megkoordinasikan pemerintahan daerah dengan instansi vertikal atau bupati/walikotaSalah satu tugas pokoknya adalah menjaga ketertiban di daerahWajib hukumnyaKarena itu, jika ada kasus-kasus semacam ini maka menjadi pekerjaan nomor satu bagi kepala daerah," ungkapnya.
Dia memberi contoh, saat dirinya menjadi bupati Solok, sempat tidur di jalan guna meredakan bentro antarwarga"Saya dulu sampai tidur di jalan rayaBerkelahi antar masyarakat, di kecamatanSaya tidur di tengah-tangah jalan, dua hariSupaya tidak saling menyerangTidur dengan muspida, lalu berunding," cerita Gamawan(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Segera Tahan Pejabat BPN Banjar
Redaktur : Tim Redaksi