jpnn.com - JAKARTA - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia tiba di kantor lembaga antikorupsi itu sekitar pukul 22.10 WIB.
Nazaruddin menyatakan dirinya akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Jadi ini mau diperiksa untuk Anas," kata Nazaruddin di KPK, Jakarta, Rabu (13/11) malam
BACA JUGA: Jelaskan Rapat KSSK, Yakin KPK Jerat Orang Bersalah
Dalam dakwaan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana proyek olahraga Hambalang Deddy Kusdinar, Anas disebut menerima uang Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu digunakan untuk akomodasi selama kongres Partai Demokrat.
Di antaranya untuk membayar hotel, sewa mobil untuk pendukung Anas, membeli handphone BlackBerry, dan jamuan para tamu, serta biaya entertainer.
BACA JUGA: Golkar Siap Kembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi
Jatah untuk Anas diserahkan secara bertahap oleh Teuku Bagus melalui Munadi Herlambang, Direktur Operasi PT Adhi Karya Indrajaja Manopol dan Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan Ketut Darmawan atas permintaan Muchayat.
Anas telah menampik hal itu. Ia mengaku tidak pernah menerima uang sepersepun dari proyek Hambalang. Karenanya, suami Athiyyah Laila itu menyatakan penerimaan uang Rp2,21 miliar itu fitnah belaka.
BACA JUGA: Buka Brankas, Temukan Dokumen Bekas Mertua Heru
Nazaruddin mengatakan bantahan yang disampaikan Anas adalah sesuatu yang biasa. Suami Neneng Sri Wahyuni itu menyatakan, jika Anas mengakui menerima uang itu maka tindakan itu harus diapresiasi.
"Anas itu kalau dia bilang dia misalnya mengaku 'bahwa benar saya terima uang ini. Saya pakai untuk jadi calon ketua umum. Kemudian saya kumpulin lagi proyek-proyek untuk jadi capres,' itu baru kita katakan berani jujur hebat," kata Nazaruddin sambil mengacungkan jempol.
Ia pun kembali menyebut Anas terlibat dalam dugaan penyelewengan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Proyek e-KTP yang juga diambil Anas uangnya," kata Nazaruddin.
Selain Anas, Nazaruddin kembali menyebut Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto terlibat dalam proyek e-KTP. "Beberapa melibatkan Novanto. Cuma Novanto kan orangnya kebal hukum," katanya.
Selain itu, Nazaruddin menyatakan akan menjelaskan kepada penyidik soal aliran dana yang diterima anggota dewan.
"Jadi ini mau diperiksa tentang uang-uang yang dibagi-bagi ke DPR, ke Olly (Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey), Mirwan Amir (Politikus Partai Demokrat) dan Rully Azwar (Politikus Golkar)," katanya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem Parlemen Sebelum Reformasi Dinilai Lebih Hebat
Redaktur : Tim Redaksi