jpnn.com, JAKARTA - Beberapa pekan belakangan ini, pernyataan sejumlah pimpinan honorer K2 sudah sarat urusan politik terkait Pilpres 2019.
Teranyar dari Koordinator Honorer K2 Kalimantan Barat Syarif Feriansyah, yang menyebut ada indikasi beberapa kepala daerah memaksakan kehendaknya agar memilih pasangan capres-cawapres 01 Jokowi - Ma'ruf.
BACA JUGA: Putra Kiai Ma’ruf Amin Sebut Hoaks Seperti Bom Atom
Pemaksaan ini menurut Syarif juga menyeret honorer K2 yang saat ini tengah berjuang mendapatkan statusnya menjadi PNS.
BACA JUGA: Kepala BKPP Janji Semua Honorer K2 yang Lulus PPPK Bakal Diangkat
BACA JUGA: Restu Hapsari dan BPJW Kampanyekan Jempol Ceria untuk Jokowi - Ma’ruf
"Nasib honorer K2 sungguh miris. Sudah nasibnya diombang-ambingkan, dijadikan alat politik lagi," kata Ferry, sapaan akrab Syarif kepada JPNN, Kamis (7/3).
Dia mencontohkan honorer K2 di Jawa Barat. Ternyata banyak intervensi dari kepala daerah maupun pejabat yang menurut Ferry sangat berlebihan dan sudah tidak baik bagi kehidupan berdemokrasi.
BACA JUGA: Dahnil Jubir BPN Prabowo Sebut Survei LSI Denny JA Umbar Tuduhan
"Teman-teman honorer K2 di Jabar dipaksa untuk mendukung petahana. Kan enggak boleh gitu. Masa iya sih, honorer K2 yang selalu ditinggalkan harus memilih lagi pemimpin yang lima tahun ini tidak bisa menunaikan janjinya menjadikan PNS," tuturnya.
Semua masyarakat termasuk honorer K2, lanjutnya, punya hak memilih pemimpinnya. Jadi tidak boleh dipaksakan kepada orang lain.
BACA JUGA: Honorer K2 Asli Laporkan yang Bodong ke Bupati, Diteruskan ke BKN
"Walaupun kepala daerah kami merupakan pendukung capres-cawapres 01 Jokowi - Ma'ruf, tapi mendapat perlawanan dari masyarakat Pontianak. Pedagang kecil di Pontianak juga berharap ganti presiden. Apalagi kami yang lima tahun selalu disakiti dengan kebijakan tidak adil," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunjungan ke-1.400, Sandiaga Uno Takjub dengan Bukittinggi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad