Lahan Terlantar Dimaksimalkan, Impor Pangan bisa Ditekan

JAKARTA - Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis, harus berkomitmen untuk melakukan moratorium atas pembukaan lahan baruTujuannya, untuk menghindari ketergantungan Indonesia dari produk makanan impor.

Tampil sebagai pembicara pada diskusi publik 'Membangun Daerah, Membangun Republik, di Jakarta, Selasa (9/3), ketua umum Kadin Indonesia bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Fransiskus Welirang, menyataan bahwa sebenarnya pemerintah bisa memaksimalkan lahan yang terbengkalai

BACA JUGA: Pasokan Gas Kurang, Industri Pupuk dan Keramik Terancam

"Kebijakan untuk menggunakan lahan-lahan yang terbengkalai dalam perluasan areal pertanian bisa menjadi solusi ketimbang membuka lahan baru," cetusnya.

Disebutkannnya, saat ini total lahan yang telah digunakan di Indonesia mencapai 188 juta hektareDari angka itu 111 juta hektare di antaranya sudah dimanfaatkan

BACA JUGA: BUMN Diminta Tak Jalan Sendiri-sendiri

Sedangkan 77 juta hektar masih belum tertata dengan baik.

Pengusaha yang akrab disapa dengan nama Franky itu juga menegaskan, kalaupun dilakukan pembukaan lahan pertanian maka harus ada proporsionalitas antara perkebunan dan pertanian tanaman panganMaksudnya, agar Indonesia terbebas dari ketergantungan impor.

"Pengusaha bisa pergi dari satu daerah ke daerah yg lain

BACA JUGA: Pusat Penyebab Besarnya SILPA di Daerah

Pemberi izin yang harus melihat kemampuan wilayahnya, sehingga harus ada minimun berapa konsesi yang dikuasai pengusaha perkebunan," tambahnya.

Tak hanya itu, para petani seharusnya mempunyai kemampuan penanganan teknologi pascapanen yang mumpuniHal inilah yang menyebabkan para petani tidak bisa lebih baik dalam segi pendapatan, karena pemerintah menyerahkan pilihan kepada petani"Harusnya, rantai ini yang lebih diperkuat oleh pemerintah," katanya.(Lev/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ratusan Petani Ramaikan Syngenta Expo