LAKI Minta KPK Tuntaskan Kasus Bansos Kalbar

JAKARTA- Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi (LAKI), Burhanudin Abdullah bersama sembilan anggota lainnya mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (25) sekitar pukul 13.00 wibMereka meminta KPK untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi pada proyek bantuan sosial Pemprov Kalimantan Barat tahun 2006-2009 ke KONI Kalbar sebesar Rp22,14 miliar.

Burhanudin Abdullah mengatakan bahwa kasus Bansos tersebut memang sudah diserahkan kepada pihak KPK

BACA JUGA: Gaji Gayus Hanya Rp12,1 Juta

Namun ada permintaan dari Kepolisian Daerah Kalbar untuk mengambil alih kasus tersebutSehingga pihaknya merasa khawatir kalau memang kasus tersebut ditangani Polda Kalbar akan terjadi perbedaan dengan hasil audit dari BPK-P Kalbar

BACA JUGA: Dirjen IDP Kemlu Buka Pelatihan Petani Mozambik

"Karena memang hasil akhir audit dari BPK-P telah diserahkan ke KPK, jadi kami meminta untuk segera melakukan tindakan guna memprosesnya lebih lanjut, dan jangan sampai kasus tersebut jangan diserahkan lagi ke Polda Kalbar, karena kalau diserahkan tentunya pihak kepolisian akan memulai dari nol lagi, sehingga kasus ini akan sangat lama," jelasnya saat menjawab JPNN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (25/3).

Burhanudin meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus iniSehingga dapat mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang dialami dari akibat dugaan penyelewengan uang negara ini.

Sebelumnya, melalui Juru bicara KPK, Johan budi SP, Setelah BPK-P menyerahkan hasil audinya, sekarang ini KPK sedang melakukan telaah terhadap kasus itu.

"Pengaduan adanya dugaan korupsi Bansos Provinsi ke KONI Kalbar telah masuk ke KPK

BACA JUGA: Polisi Pastikan Hanya Perampok

Sekarang ini pihaknya sedang melakukan telaah terhadap pengaduan kasus tersebut, tentunya untuk perkembangan penanganannya harus sesuai dengan prosedur yang telah ada," ujarnya.

Perlu diketahui, hasil telaah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Barat pada akhir tahun 2009, yang hasilnya telah diserahkan ke BPK Pusat, adalah Bantuan Sosial tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, diantara untuk persiapan pelaksanaan PON sebesar Rp1.368 miliar yang dikeluarkan oleh pihak KoniKemudian rincian lainnya adalah untuk Pelatihan Atlit Daerah (Pelatda) Pekan Olahraga Nasional Kalbar XVII sebesar Rp8.59 miliar.

Selanjutnya bantuan tersebut untuk KONI Kalbar dan dewan pembina fakultas kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan), yang digunakan untuk menalangi dahulu pinjaman dari DPRD Kalbar periode 2004-2009, kepada Sekda sebesar Rp10.07 miliarSerta Kerugian Kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp2.114 miliar(oji/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KOMPAK Desak DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat