jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap dua komisioner Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Masing-masing Zainuddin S Hakim yang sebelumnya menjabat ketua dan Janward Hindom sebagai anggota.
"Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian kepada teradu masing-masing Zainuddin S Hakim selaku Ketua KPU Fakfak dan Jandward Hindom selaku anggota KPU Fakfak," ujar Ketua Majelis DKPP Jimly Asshidiqqie di ruang sidang DKPP, Senin (26/10).
BACA JUGA: Takut Salah, Menkumham Ogah Komentari Putusan MA
Sanksi yang sama tidak dijatuhkan pada tiga angggota KPU Fakfak lainnya. DKPP bahkan merehabilitasi nama ke tiganya karena tidak terbukti melanggar kode etik.
Sebelumnya, lima komisioner KPU Kabupaten Fakfak dilaporkan ke DKPP, setelah diduga kurang hati-hati dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.
BACA JUGA: Usai Sidang, Suryadharma Ali Titip Pesan untuk Romahurmuziy Cs, Isi Isinya
Perbuatan para komisioner ini diduga mengakibatkan hanya satu pasangan calon bupati-wakil bupati yang memenuhi syarat.
Dalam sidang kali ini, DKPP membacakan delapan putusan dengan teradu penyelenggara pilkada dari sejumlah daerah. Namun begitu, putusan pemberhentian hanya bagi dua komisioner Fakfak. Sementara selebihnya direhabilitasi nama baiknya dan diberi sanksi peringatan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Mengejutkan! Masalah di Pelindo II Ibarat Kentut
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Pelindo II Ancam Panggil Paksa Jaksa Agung
Redaktur : Tim Redaksi