Langkah ini Penting Untuk Mencegah Berkembangnya Paham Radikal

Kamis, 24 Juni 2021 – 23:45 WIB
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar (empat dari kanan) saat kegiatan Silaturahim Kebangsaan BNPT RI bersama forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Kabupaten Merauke, Papua, Kamis (24/6/2021) ANTARA/HO-BNPT

jpnn.com, MERAUKE - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli mengatakan, sinergi merupakan salah satu cara penting untuk mencegah berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme.

Sinergi sangat diperlukan antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat.

BACA JUGA: Antisipasi Konflik Akibat Pilkades, Unsur Pengamanan Lakukan ini

"Sinergi ini penting agar upaya pencegahan lebih efektif dan maksimal," ujar Komjen Pol Boy Rafli Amar saat kegiatan Silaturahim Kebangsaan BNPT RI bersama forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Kabupaten Merauke di Merauke, Papua, Kamis (24/6).

Menurut Boy, sinergitas perlu untuk terus ditingkatkan setiap waktu. Untuk mengefektifkan upaya-upaya pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme di Papua.

BACA JUGA: 4 Pekerja Bangunan yang Tewas Ditembak Sempat Dibela Warga

"Hari ini yang terpenting adalah bagaimana bersama sama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada kita memaksimalkan, mengefektifkan upaya-upaya pencegahan berkembangnya paham radikal intoleran yang mengarah pada terorisme di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke," ucapnya.

Menurut Boy, penanganan terorisme yang dilakukan aparat TNI/Polri selama ini merupakan dari sisi penegakan hukum.

BACA JUGA: Sedih! 4 dari 5 Orang Korban Tewas di Yahukimo Pekerja Bangunan

Di sisi lain, dibutuhkan upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu upaya soft approach atau pencegahan harus dilakukan.

Yakni, melakukan penguatan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada satu pun kekerasan yang terjadi dan berdampak menimbulkan korban jiwa, termasuk di tanah Papua.

Dia melanjutkan, sebagai rasa bentuk tanggung jawab, negara harus menemukan cara yang efektif agar kekerasan itu tidak berdampak pada kesengsaraan masyarakat.

Sedangkan proses yang terkait dengan penegakan hukum dari pihak masyarakat yang bersenjata tetap dilaksanakan oleh Polri dan TNI.

Intinya, tujuan utamanya adalah bagaimana negara menjadi kuat dalam meniadakan perilaku kekerasan apalagi terorisme.

Dalam kesempatan tersebut dia memaparkan bahwa tujuan dari pemerintah membangun Papua adalah untuk membangun kesejahteraan.

Pemerintah telah 20 tahun memberikan daerah otonomi khusus sejak 2001 dan telah banyak program yang dijalankan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Papua walau perlu banyak evaluasi yang dilakukan.

"Hal ini perlu dukungan dari tokoh agama, tokoh adat. Kita perlu mencari formasi yang baik agar terciptanya Papua yang aman, damai, sejahtera, bahagia," tutur mantan Kapolda Papua itu.

Boy juga mengungkapkan, BNPT terus menggagas upaya moderasi dalam beragama. Salah satunya dengan bekerja sama dengan gugus tugas pemuka agama yang ada di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Persaudaraan Ormas Keagamaan (LPOK).

Terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, Boy mengatakan pendekatan dan dialog tetap menjadi sesuatu yang dikedepankan.

Namun diakui untuk menjawab persoalan itu sangat tidak mudah.

Perlu usaha, perlu koneksi secara langsung agar mereka yang sudah teridentifikasi.

"Kami sedang mencari jalur komunikasi ke pihak mereka. Kita harus membangun komitmen agar kekerasan yang berdampak lahirnya korban jiwa harus kita hentikan tanpa syarat."

"Karena kita semua adalah makhluk Tuhan yang ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia di dunia,” tuturnya.

Boy juga mengungkapkan bahwa proses penyebarluasan paham radikal intoleran ini terus berlangsung sampai saat ini.

Mulai dari mengembangkan paham intoleran, membentuk entitas yang sifatnya eksklusif dan bergabung dalam kelompok-kelompok dan kemudian kelompok-kelompok itu telah menjadi kelompok teroris yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pengadilan negeri, yaitu Jamaah al Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan ISIS.

Dia mengungkapkan bahwa JAD adalah organisasi terlarang, namun mereka berhasil merekrut secara diam-diam, mencari teman di Indonesia.

Mereka melakukan ini untuk memperluas jejaring mereka, termasuk di Merauke kemarin.

"Oleh karena itu kita memilih Merauke karena salah satunya kita perlu bertemu dengan tokoh masyarakat di Merauke karena perlu ada yang kita sikapi ke depan, karena intoleran radikalisme yang dikembangkan oleh pengusung ideologi terorisme tidak berhenti hari ini," katanya.

Apalagi di tengah maraknya penggunaan teknologi informasi media sosial, hal itu menjadi bagian yang mempermudah komunikasi mereka baik antar-negara maupun antarpulau.(Antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler