Langkah Pemerintah Antisipasi Dampak Virus Corona ke Ekonomi Nasional

Sabtu, 29 Februari 2020 – 22:06 WIB
Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Foto: ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

jpnn.com, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dampak virus corona.

"Kami sudah siapkan paket kebijakan ekonomi, termasuk insentif," kata Dany dalam telewicara pada diskusi Mengukur Efek Korona, Siapkah Kita?, di Jakarta, Sabtu (29/2). 

BACA JUGA: Kredit Bank BJB Mesra Bantu Difabel Demi Wujudkan Kemandirian Ekonomi

Dany menuturkan bahwa pemerintahan  mendorong belanja pemerintah bisa ditingkatkan melalui proyek infrastruktur padat karya, padat modal, serta padat penyerapan tenaga kerja.

"Ini penting untuk perputaran uang berjalan optimal di masyarakat," ungkap Dany.

BACA JUGA: Virus Corona tidak Tahan Panas dan Lembab, Impor Produk Olahan dari Tiongkok Aman

Ia menambahkan pemerintah juga memberi insentif di sektor pariwisata. Menurutnya, salah satunya adalah memberikan diskon 30 persen hingga 35 persen untuk tiket pesawat menuju daerah pariwisata.

"Ini untuk menggerakkan laju pariwisata," tegasnya.

BACA JUGA: Renault Mengencangkan Ikat Pinggang, Jual 10 Dealer dan Kantor Pusat

Menurut Dany lagi, pemerintah akan mempercepat bantuan program jaminan sosial. Anggaran jaminan kesehatan nasional (JKN), kartu Indonesia sehat (KIS), program keluarga harapan (PKH), dan paket-kartu pra kerja akan dioptimalkan.

Tidak hanya itu, Dany menambahkan pemerintah juga akan menurunkan suku bunga kredit di Bank Indonesia. Pemerintah sudah declare menurunkan suku bunga khusus untuk UMKM, agar bisa menyerap fasilitas kredit baik dan distribusi merata di wilayah dan sentra ekonomi.

"Pemerintah akan menghidupkan sentra ekonomi di daerah biar bisa berjalan, karena pendapatan nasional harus dijaga," ungkapnya.

Lebih lanjut Dany menuturkan dampak ekonomi yang beimplikasi penurunan gross domestic product (GDP) pasti ada. Namun, ujar dia, pemerintah akan menjaga penurunan itu agar tidak terlalu signifikan.

"Kalau bisa 0,2 persen, 0,3 persen, dengan cara optimalkan belanja pemerintah, mendorong UKM berdaya saing dengan fasilitas kredit," pungkasnya. (boy/jpnn)


Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler