Langkah Presiden Jokowi Gratiskan Vaksin Corona Sesuai Amanat Konstitusi

Kamis, 17 Desember 2020 – 12:10 WIB
Kendaraan yang membawa vaksin Covid-19 buatan Sinovac tiba di Kantor Pusat PT Bio Farma (Persero), di Jalan Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12) dini hari. Foto: ANTARA/BPMI Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi Presiden Joko Widodo menggratiskan pemberian vaksin Covid-19 untuk seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Azis, langkah Jokowi tersebut sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi, yang menjamin kesehatan masyarakat.

BACA JUGA: Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksin Covid-19 Bikin Lega

Dia menyebut Pasal 28A dan Pasal 28H UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Maka keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi," tegas Azis, Kamis (17/12).

BACA JUGA: 2 Wanita dan Pria di Ruang Karaoke, Lagi Main Kuda-kudaan Tanpa Celana Dalam

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan menggratiskan vaksin Corona untuk seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan menghitung ulang alokasi anggaran untuk pemenuhan program vaksinasi. Salah satu pos anggaran yang berpeluang direalokasi adalah pembiayaan infrastruktur.

BACA JUGA: Buat Pendukung Rizieq Shihab, Simak Permintaan Ridwan Kamil

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar menuturkan bahwa manusia adalah infrastrukur terbaik.

Karena itu, Azis menegaskan bahwa realokasi anggaran infrastuktur adalah keputusan politik terbaik.

"Karena masyarakat adalah aset kelangsungan bangsa dan negara," tegas mantan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Dia menegaskan apa pun pos anggaran yang akan direalokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan mendukung sepenuhnya.

"Tentunya harus sesuai aturan dan mekanisme yang ada," ungkap dia.

Menyikapi rencana teknis vaksinasi nasional, Azis menyebut banyak negara yang akan memulai program itu per Januari atau Februari 2021. Negara itu di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapura.

Menurut dia, terlepas dari dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk diterapkan. 

“Vaksinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi emergency (daruat)," katanya.

Dia menegaskan  negara memiliki konsekuensi logis untuk bertanggung jawab agar proses ini bisa berjalan dengan baik, adil dan merata.

"Ini sangat penting untuk dipahami," tegas politikus asal Lampung itu.

Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan, itu berharap dalam waktu dekat vaksin secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, ia berharap kementerian dan lembaga terkait dapat mengedukasi masyarakat secara transparan. 

Dia juga mendesak diplomasi vaksin makin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaannya.

"Akan ada berbagai merek dan jenis vaksin, tidak mudah mendapatkan vaksin saat seluruh dunia sedang memperebutkannya," katanya.

Jadi, Azis menegaskan setiap kesempatan harus dimanfaatkan untuk memenuhi stok kebutuhan vaksin dalam negeri. Namun, kata Azis, semua itu tentunya harus dengan pertimbangan ilmiah.

"Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi," pungkasnya. (boy/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler