jpnn.com - MAKASSAR – Pengurus Daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2022-2026 dilantik di Makassar, Jumat (2/12).
Pelantikan akan dilakukan Ketua Umum Pengurus Pusat MIPI Dr. Drs. Bahtiar, M.Si sekaligus penyerahan bendera MIPI dari Ketua Umum Pengurus Pusat MIPI kepada Ketua Pengurus Daerah MIPI Sulsel.
BACA JUGA: Hari Ini Bahtiar Melantik Pengurus Daerah MIPI Sulsel, Ada Prof Ryaas Rasyid
Adapun, Ketua MIPI Sulsel periode 2022-2026 ialah Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si.
“Saya Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Nomor 220 tahun 2022 tanggal 22 November Tahun 2022 dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan Bapak/Ibu sebagai pengurus daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2022 sampai dengan periode 2026,” ucap Bahtiar saat melakukan pelantikan di Baruga Patingalloang, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (2/12).
BACA JUGA: Webinar MIPI: Valentine’s Day, Hari Kasih Suara Pemilu 2024
Dalam sambutannya, Bahtiar mengatakan pihaknya merasa senang, bangga, dan bahagia atas terlaksananya pelantikan ini.
Pelantikan yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur tersebut menjadi pertanda pemerintah daerah Sulsel mau dituntun dan mau mendengar masukan dari para ilmuwan, praktisi pemerintahan, maupun pemerhati pemerintahan.
BACA JUGA: MIPI Meluncurkan Buku Putih Pemerintahan Indonesia, Ini Komentar Sejumlah Guru Besar
“Makna pemerintahannya adalah, pemerintah Sulawesi Selatan gubernurnya mau dituntun dengan ilmu pemerintah. Karena, mengapa demikian? Karena pemerintahan yang tidak dituntun dengan ilmu pemerintahan pada praktiknya akan mengkhianati nurani pemerintah,” ujar Bahtiar, yang saat ini menduduki jabatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Bahtiar mengatakan, pemerintahan harus dikontrol agar tidak mengkhianati nurani pemerintah itu sendiri.
Menurutnya, kontrol terbaik bukan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau institusi pengawasan masyarakat, melainkan kontrol dengan nurani.
“Karena nurani ada di tiap-tiap hati pemimpin dan nurani itu bisa terbangun dengan kuat apabila dibimbing dengan ilmu. Nah, ilmu yang paling bagus untuk membimbing pemimpin ilmu pemerintahan, baik presiden sampai gubernur, kepala desa, adalah namanya ilmu pemerintahan,” terang Bahtiar.
Pengurus MIPI, kata Bahtiar, harus merasa bangga karena belajar ilmu pemerintahan. Adapun kekuatan MIPI tidak hanya di pusat, tetapi juga ada di daerah-daerah dan kampus-kampus di seluruh Indonesia termasuk di Sulsel, apalagi Sulsel menjadi barometer penyelenggara pemerintahan daerah.
“Maju mundurnya sebuah negara tergantung dari kaum cerdik pandai, kalau cerdik pandainya diberi ruang kesempatan yang luas, baik untuk memimpin maupun memberi nasihat, atau memberi masukan dalam hal penyelenggaraan negara, kita yakin bahwa negara itu pasti maju. Begitu juga daerah,” jelasnya.
Dalam sambutannya Ketua MIPI Provinsi Sulsel terpilih Murtir Jeddawi menyampaikan, amanah kepengurusan ini akan diemban dan pihaknya menyampaikan rasa terima kasih pada pihak-pihak yang telah berperan dalam menyukseskan pelantikan ini.
“Amanah telah kami terima, Insya Allah kami akan melaksanakan amanah ini sesuai dengan kemampuan kami dan mohon dukungan Bapak sekalian. Terima kasih Bapak Gubernur atas fasilitasnya, terima kasih dukungan Bapak Gubernur sekali lagi,” ujarnya.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang hadir dalam pelantikan menyampaikan terkait pengalaman-pengalamannya dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut pandangannya, bagi orang-orang yang pernah di pemerintahan, ilmu pemerintahan merupakan sesuatu hal yang mudah. Namun, bagi orang yang tidak pernah di pemerintahan menjadi sesuatu hal yang baru dan tidak mudah.
Webinar MIPI
Seusai pelantikan, digelar webinar bertema “Dinamika Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan”.
Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro yang menjadi narasumber memaparkan, tidak ada negara mana pun yang maju tanpa ditopang oleh birokrasi yang andal serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Melihat kondisi di Sulsel, dirinya sepakat jika Sulsel mempunyai potensi untuk menjadi barometer pembangunan di Indonesia Timur.
Meski begitu, ada beberapa yang harus dibenahi untuk mencapai posisi tersebut. Berbagai tantangan itu dari tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga demokrasi.
"Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment," katanya.
Selain itu juga tantangan lain yaitu ada culture set yang tidak mau berubah cepat. Siti menilai, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah masih bermasalah.
Sementara itu, kepercayaan masyarakat pada publik variatif, tergantung integritas dan kualitas pemimpin daerah serta program pembangunan yang dilakukan di daerah.
"Aspek politik berpengaruh bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peran keterwakilan kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan menjalankan kepemimpinan daerah. Reformasi birokrasi menjadi inti dari perubahan, menjadi napas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional," ujarnya.
Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid yang juga menjadi narasumbermengatakan, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan kepemimpinan yang baik.
Kepemimpinan yang baik memiliki tiga inti, yaitu mempunyai integritas, mempunyai kompetensi, dan mempunyai komitmen.
"Integritas yang teruji ini penting, tidak bisa kalau tidak teruji. Kompetensi yang diakui, komitmen yang bisa dipercaya. Anda nilai pemimpin dari situ," ujarnya.
Lanjutnya, pemimpin yang punya kompetensi akan memahami akar masalah yang terjadi di daerah yang dipimpin. Seperti ada masalah kemiskinan di Sulsel, pemimpin akan tahu penyebab dari kemiskinan tersebut.
Ada kemungkinan kemiskinan yang terjadi di Sulsel berbeda dengan yang terjadi di Papua atau Jawa, sehingga solusinya berbeda.
"Makanya kecerdasan penting, kompetensi penting, mampu mendefinisikan masalah artinya mampu memahami akar-akar masalah, sebab terjadinya masalah," terang prof Ryaas Rasyid. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu