jpnn.com, MAMUJU - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan dukungan lembaganya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Sulawesi Barat. Menurutnya, DPD RI memiliki sejumlah strategi untuk membantu pemulihan tersebut.
LaNyalla memaparkan berbagai strategi itu saat rapat kerja bersama Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulbar, termasuk para pejabat Forkompimda, Senin (31/5) di Mamuju, Sulbar.
BACA JUGA: Perusahaan Oman akan Bangun Kilang Minyak Rp 300 Triliun, Pemkab Kotabaru Terbitkan Izin
“Semua paparan yang disampaikan tolong dikompilasi sesuai dengan mitra kementerian terkait. Nanti strateginya, DPD RI akan panggil menteri terkait, lalu langsung saya pertemukan dengan gubernur dan jajaran. Jadi, langsung selesai hari itu juga, dan bisa mendengar langsung hambatannya di mana," kata LaNyalla.
Dia menyatakan DPD mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulbar, terutama untuk pemulihan aspek sosial, ekonomi dan pendidikan serta kesehatan.
BACA JUGA: Kemendag Segera Renovasi 11 Pasar yang Terdampak Gempa di Sulbar
DPD, lanjut LaNyalla, juga mendorong rehabilitasi sebagai upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai.
"Terutama akses dan konektivitas untuk kepentingan lalu lintas barang dan jasa," tutur LaNyalla.
BACA JUGA: Pemkot Palangka Raya tak Merekrut CPNS, Hanya 148 Formasi Guru PPPK
Senator asal Jawa Timur ini bahkan menginstruksikan seluruh komite di DPD RI untuk meng-update situasi terkini, termasuk kendala yang ditemui di lapangan.
Dia akan mendorong proses bantuan-bantuan yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa dipercepat.
Khusus kepada Komite IV DPD, LaNyalla meminta memastikan agar pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan relaksasi terhadap para pengusaha terdampak bencana yang tidak mampu melakukan pembayaran dengan normal tunggakan kredit dan fasilitas pendanaan lainnya.
LaNyalla menjelaskan, strategi serupa telah dilakukan untuk membantu pemulihan bencana di Palu, Sulawesi Tengah. Saat itu, ujar dia, DPD meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan bailout kredit macet, khususnya kepada para pengusaha kecil dan mikro yang terdampak bencana.
"Kami akan upayakan langkah serupa bisa diterapkan di Sulbar," janji LaNyalla.
Khusus Komite II DPD, LaNyalla menginstruksikan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fisik.
Kepada Komisi III DPD, LaNyalla meminta agar memperhatikan fasilitas dan proses belajar mengajar di sektor pendidikan dan juga pelayanan kesehatan.
"Karena pemulihan sektor ini sangat penting dan harus mendapat perhatian serius," tuturnya.
DPD juga akan mendorong pemerintah melalui Komite Penanganan Ekonomi Nasional lebih memperhatikan Sulbar, karena selain terdampak Covid-19, juga bencana sehingga perlu mendapat perhatian lebih.
"Semua dorongan dan dukungan tersebut, kami harapkan dapat mempercepat normalisasi semua aspek baik kegiatan pemerintahan, maupun kehidupan masyarakat," tutur LaNyalla.
Sebelumnya, Gubernur Andi Ali Baal Masdar melalui Sekda Provinsi Sulbar M. Idris memaparkan sejumlah program nasional terkait pemulihan pascabencana Sulbar, termasuk yang sudah dijanjikan Presiden Jokowi.
Pemprov Sulbar berharap DPD RI dapat mendorong percepatan realisasi komitmen pemerintah pusat terkait hal itu.
LaNyalla datang bersama Senator asal Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, H Almalik Pababari dan Ajbar. Kemudian, Senator Sylviana Murni (DKI Jakarta), Evi Apita Maya (NTB), Bustami Zainudin (Lampung) dan Fachrul Razy (Aceh). (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy