jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai HUT ke-17 lembaga yang dipimpinnya tersebut menjadi momentum untuk menyongsong amendemen konstitusi.
LaNyalla menyampaikan wacana amendemen konstitusi harus menjadi roadmap untuk memberi ruang bagi negara dan pemerintah memperkuat kedaulatan bangsa demi mewujudkan cita-cita sila kelima Pancasila.
BACA JUGA: LaNyalla: Amendemen Harus Jadi Momentum Penguatan DPD RI
“Persoalan keadilan sosial harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan menyentuh akar persoalan. Itu hanya bisa dilakukan dengan pembenahan di hulu bukan di hilir,” kata LaNyalla saat berpidato di peringatan HUT ke-17 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Senayan Jakarta, Jumat (1/10).
Menurutnya, persoalan di hulu adalah arah perjalanan kapal besar Indonesia yang telah digariskan melalui konstitusi yang telah mengalami 4 kali perubahan sejak 1999-2002.
BACA JUGA: Fernando Sinaga Apresiasi Gubernur Banten yang Siap Dukung Penguatan DPD RI
“Bahkan Pancasila yang merupakan ideologi final bangsa hari ini seolah tidak nyambung lagi dengan pasal-pasal di dalam batang tubuh undang-undang dasar. Pancasila seolah seperti badan tanpa jiwa, berjalan dalam ruang sunyi, sepi dan gelap,” katanya.
Lanyalla menegaskan memandang rencana amendemen konstitusi, posisi DPD berada dalam koridor untuk kepentingan bangsa dan negara.
BACA JUGA: LaNyalla Ingatkan Tatib Akomodir Penguatan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan
Dia pun berharap amendemen konstitusi hendaknya menjadi momentum bersama untuk merefleksikan dan mengoreksi arah perjalanan bangsa.
“Untuk menuju ke sana, kita semua mutlak meletakkan kepentingan politik praktis dengan mengedepankan nilai dan spirit negarawan sejati, sehingga kita berada dalam satu ikatan suasana kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa saat merumuskan tujuan lahirnya bangsa ini,” harap LaNyalla.
Di HUT ke-17 DPD, LaNyalla berharap doa dari seluruh rakyat Indonesia agar kami khususnya para anggota DPD dapat berbuat lebih maksimal di daerah masing-masing sebagai wakil daerah.
Senator asal Jawa Timur itu juga berharap amendemen konstitusi memberi ruang penguatan DPD RI sebagai wakil daerah.
Tanpa penguatan kelembagaan akan sulit bagi DPD melakukan mekanisme double check atas rencana kebijakan nasional.
Tanpa penguatan kelembagaan, DPD juga kesulitan mempercepat agregasi kepentingan daerah dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah.
"Kami juga mengharap restu dan dukungan dari semua pihak, khususnya Presiden Republik Indonesia, agar penguatan kelembagaan DPD RI dapat segera terwujud demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar LaNyalla. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi