LaNyalla Siap Mengawal 7 Aspirasi Asosiasi Kepala Desa

jpnn.com - MOJOKERTO - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima titipan tujuh aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto.

Aspirasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua AKD Kabupaten Mojokerto, Agus Suprayitno didampingi Bupati Ikfina Fahmawati, Kamis (6/7).

BACA JUGA: Mendes PDTT Gus Halim Sebut Dana Desa Bikin Ekonomi Desa Bergairah, Lihat Datanya

Agus mengatakan tujuh aspirasi itu merupakan harapan seluruh kepala desa di Kabupaten Mojokerto yang diharapkan dapat diperjuangkan oleh LaNyalla.

"Kami berharap aspirasi kami ini bisa dikawal agar dapat direalisasikan. Aspirasi ini disusun secara bersama-sama oleh kepala desa se-Kabupaten Mojokerto," tuturnya.

BACA JUGA: Ditjen Bina Pemdes Jelaskan Alokasi Dana Desa di Hadapan Banggar DPRD Sambas

7 Aspirasi AKD Kabupaten Mojokerto

1. Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto berharap pemerintah memberikan anggaran dan pendampingan secara melekat pada desa untuk mendirikan usaha desa sebagai sumber penghasilan desa.
2. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa dibebankan kepada APBD kabupaten, dengan harapan besaran dan alokasinya bisa sama dan rutin setiap bulan
3. Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto berharap agar kementerian yang membawahi desa agar dipusatkan pada satu kementerian saja (Kemendagri atau Kemendes).
4. Pemerintah Desa (Pemdes + BPD) dari Dana Desa (DD) diberikan alokasi anggaran untuk mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan (4 program), yakni iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, iuran kecelakaan kerja, dan iuran kematian.
5. Dana Desa dialokasikan untuk THR, Pemerintah Desa (Pemdes + BPD).
6. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa ditingkatkan minimal sama dengan UMK.
7. Besaran dana desa yang diterima oleh desa bisa ditambah, sehingga kewenangan desa juga bisa bertambah.

LaNyalla menyambut baik aspirasi tersebut. "Aspirasi ini saya terima dan segera saya tindaklanjuti. Langkah pertama, aspirasi ini akan saya serahkan kepada Komite di DPD RI yang membawahi persoalan ini," kata LaNyalla.

BACA JUGA: Sarasehan di Gresik, LaNyalla Bilang Desa Bisa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Selanjutnya, aspirasi tersebut akan diserahkan kepada presiden dan kementerian terkait agar dapat direalisasikan.

"Kami memperjuangkan aspirasi ini agar dapat direalisasikan. Setelah sampai di pemerintah, itu menjadi kewenangan pemerintah direalisasikan atau tidak. Yang pasti kami akan kawal terus," tutur LaNyalla.

Dia menuturkan bangsa ini seharusnya kembali kepada mazhab ekonomi kesejahteraan dengan kunci usaha bersama yang melibatkan rakyat.

Menurut LaNyalla, ada dua hal besar yang harus dipikirkan:

• Melaksanakan otonomi desa.
• Otonomi tersebut dapat wujudkan kemakmuran desa atau kesejahteraan rakyat di desa.

"Desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi. Namun, lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Ketahanan Pangan Nasional, sejatinya berada di desa," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, maka harus ada lima langkah prioritas, yakni:

1. Pengembangan kapasitas aparatur desa
2. Peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa
3. Perencanaan pembangunan desa
4. Pengelolaan keuangan desa
5. Penyusunan Peraturan Desa

"Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. BUMDes tentu berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud," tutur LaNyalla. (*/jpnn)