jpnn.com - GRESIK - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan cara agar desa menjadi kekuatan ekonomi dengan stimulus Dana Desa dari pemerintah pusat.
"Yang paling utama adalah kesatuan orientasi dari pemangku kebijakan di desa. Baik itu kepala desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh stakeholder lainnya," kata LaNyalla pada Sarasehan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" di Gresik, Minggu (18/6).
BACA JUGA: LaNyalla Bicara Pentingnya Utusan Golongan di MPR
LaNyalla hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Kantor Cabang DPD Jawa Timur Rony Suharso. Sementara itu, dari tuan rumah hadir Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Kepala Dinas PMD Gresik Abu Hasan, dan Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik Nurul Yatim.
Menurut LaNyalla, para stakeholder harus berorientasi menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi.
BACA JUGA: LaNyalla Resmikan Papan Informasi Digital DPD yang Bakal Dipasang di Fasilitas Publik
"Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut. Bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa. Bukan atas arahan bupati, gubernur atau presiden. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu. Bukan top down, tetapi harus bottom up," ujar LaNyalla.
DPD RI telah mendorong revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk lebih memberi ruang otonom kepada desa, termasuk dalam penentuan skala prioritas penggunaan Dana Desa.
BACA JUGA: Kejari Bengkulu Tengah Tahan Mantan Kades Tersangka Korupsi Dana Desa
“Meskipun di UU yang sekarang ini, kemandirian desa juga telah diberikan, tetapi kepala desa masih merasa tertekan dengan penentuan alokasi dana desa dari pusat,” katanya.
LaNyalla menyebutkan salah satu peran dan fungsi DPD untuk memastikan daerah atau desa, mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.
"Desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional, sejatinya berada di desa," kata LaNyalla.
Dia pun sepakat bahwa pemerintah pusat sudah seharusnya mengucurkan Dana Desa yang lebih besar dari tahun ke tahun.
"Tugas pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDT bertanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut dengan program-program yang dijalankan bagi desa," katanya.
Kemendagri mempunyai lima program yang harus diakses oleh desa sesuai amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga dengan Kementerian Desa dan PDT yang memiliki empat program prioritas.
"DPD RI secara khusus mendorong optimalisasi BUMDes. Bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab, BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," ujar LaNyalla.
BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah pendapatan desa.
"BUMDes juga bisa memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar. Karena selama ini petani dengan lahan kecil, hanya memiliki akses pasar ke para tengkulak," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengaku merasa terhormat dengan kehadiran RI 7 di Gresik.
"Semoga kehadiran Pak LaNyalla membawa manfaat yang besar bagi desa-desa di Gresik. Beliau selalu peduli dengan Gresik. Pendukung Pak Nyalla juga banyak di Gresik. Semoga perhatian Pak Nyalla ini bisa meningkatkan perekonomian desa kami," kata Wabup berhijab itu.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik Nurul Yatim.
"Pidato Pak Nyalla sangat padat dan berisi. Semuanya dijabarkan solusi-solusi cerdas agar desa tetap bisa bangkit dan menjadi desa yang sejahtera. Kami siap mendukung Pak Nyalla untuk kembali menjadi wakil kami di DPD RI," kata Nurul. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan