jpnn.com - JAKARTA – Honorer K2 harus menelan kekecewaan karena pemerintah tak memiliki anggaran untuk menjadikan mereka sebagai PNS. Mereka pun menjadikan Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait sebagai biang keladi.
Pasalnya, Jokowi dan kementerian terkait berjanji mengangkat honorer K2 secara bertahap pada rentang 2016-2019.
BACA JUGA: TOP! Berkat Ini, Indonesia Raih Penghargaan Unesco
”Pemerintah sudah berjanji untuk mengangkat sekitar 439.956 honorer K2 secara bertahap. Termasuk di sana guru honorer yang diharapkan bisa membantu kekurangan jumlah guru,” sebut Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IV Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH2I) di Jakarta, Jumat (6/11) kemarin.
Menurut data di lapangan, khususnya di daerah, ada sekolah yang jumlah guru honorernya jauh lebih besar dari PNS guru. Sulis mencontohkannya di Cirebon dan Malimping, Banten.
BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan UN 2016 Gunakan 2 Kurikulum
”Di sana yang PNS cuma kepala sekolahnya. Sisanya yang mengajar adalah guru honorer. Itu berarti kita masih kekurangan guru. Guru honorer dibutuhkan tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan,” papar Sulistiyo. (nas/sic/jos/jpnn)
BACA JUGA: Keren Tiada Tara! SD di Magelang Ini Borong 8 Medali
BACA ARTIKEL LAINNYA... KSAL Mewisuda 167 Perwira Siswa Seskoal dan 11 Siswa Mancanegara
Redaktur : Tim Redaksi