jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Didik Mukrianto mempertanyakan efektivitas pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli menyusul kasus pungutan liar dan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok.
Satgas Saber Pungli diketahui terbentuk setelah terbit Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: ATR/BPN Gandeng KPK, Kejagung, dan Saber Pungli Beri Pelatihan Antikorupsi demi Pelayanan Bersih
"Bagaimana nasib pelaksanaan Perpres tersebut dalam tataran implementasi? Apakah sekadar menjadi produk politik yang berbasis kosmetik ataukah keseriusan pemerintah dalam memberantas pungli?" tanya Didik dalam keterangan persnya, Jumat (11/6).
Menurut dia, Satgas Saber Pungli seharusnya bisa memberantas segala pemungutan liar secara masif dan terus menerus.
BACA JUGA: Kombes Rudy Mengeklaim Ditlantas Polda Jateng Sudah Bebas Pungli
Sebab, kata legislator fraksi Partai Demokrat itu, praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Namun, kata dia, fakta di lapangan menunjukkan sisi berkebalikan. Presiden Jokowi justru menemukan langsung kasus pungli di Pelabuhan Tanjung Priok.
BACA JUGA: Satgas Saber Pungli Awasi Penyaluran Bansos Terdampak Corona
"Jikalau Perpres tersebut dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan sejak 2016 hingga saat ini, idealnya Pungli sudah tidak ada lagi atau setidak-tidaknya kecil sekali. Faktanya Presiden menemukan sendiri praktek pungli yang merajalela," ungkap dia.
Didik pun berharap Presiden Jokowi menyoroti kinerja Satgas Saber Pungli.
"Presiden segera menyadarinya dan mengingatkan para Satgas Saber Pungli untuk melakukan pemberantasan yang masif hingga pungli bisa teratasi," timpalnya. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan