jpnn.com, JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa utang dunia mencapai USD 92 triliun pada 2022. Hal ini disebutkan PBB dalam laporan yang berjudul A World of Debt.
Menurut PBB, 3,3 miliar penduduk dunia hidup di negara yang membelanjakan lebih besar uang untuk membayar bunga utang ketimbang belanja kesehatan atau pendidikan.
BACA JUGA: Utang Indonesia Makin Turun, Berikut Perinciannya
Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebutkan bahwa Indonesia masuk negara gagal sistemik karena pembayaran utang lebih besar daripada anggaran kesehatan. Hal itu disimpulkan dari pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Namun, Direktur Eksekutif The PRAKARSA Ah Maftuchan justru membantah pernyataan Anthony. Maftuchan menilai bahwa Indonesia masih jauh dari konteks gagal sistemik.
BACA JUGA: Cadangan Devisa Melorot, Posisi Utang Indonesia Aman?
Sebab, belanja untuk pendidikan dan kesehatan setiap tahunnya lebih besar dibandingkan membayar bunga utang.
"Indonesia sendiri masih sangat jauh dari konteks gagal sistemik ini. Dari sisi belanja kesehatan dan pendidikan, hampir dua kali lipat dari bayar bunga pinjaman tiap tahunnya," ucap Maftuch dalam keterangannya, Selasa (25/7).
Maftuchan mengaku dirinya rutin membaca laporan PBB. Sehingga ada salah kaprah mengenai konteks negara gagal sistemik.
Dia menyebutkan konteks gagal sistemik dalam laporan PBB merujuk pada Arsitektur Keuangan Internasional (IFA) yang tidak setara.
Ketidaksetaraan tersebut membuat negara-negara miskin dan berkembang harus membayar bunga utang yang tinggi untuk bisa mendapatkan pinjaman.
"Yang disampaikan PBB soal negara gagal sistemik itu lebih ke aspek risiko yang sistematis. Konteksnya adalah risiko sistematis pada global financial system atau di International Financial Architecture atau IFA," kata dia.
Dia pun tak sepakat jika Indonesia disebut sebagai negara gagal sistemik. Pasalnya, data pada 2022 memperlihatkan jikalau belanja kesehatan dan pendidikan lebih tinggi ketimbang membayar bunga utang.
Pada saat itu, bunga utang yang harus dibayar Indonesia sebesar Rp 386,3 triliun sementara belanja pendidikan dan kesehatan Indonesia pada tahun yang sama mencapai Rp 649,3 triliun.
"Data ini menunjukkan belanja kesehatan dan pendidikan sudah otomatis jauh dari angka total pembayaran bunga utang kita tiap tahun. Artinya dari sisi kategori yang dibikin oleh PBB, ya Indonesia tidak masuk di situ," tuturnya.
Maftuchan menambahkan Republik Zambia bisa menjadi contoh negara gagal sistematis yang dimaksud oleh PBB.
Negara yang berada di Afrika bagian selatan tersebut baru saja mengajukan restrukturisasi dan penjadwalan ulang untuk pembayaran utangnya yang berjumlah kurang lebih USD 6 miliar lewat forum G20 dan Paris Club.
Zambia masuk klasifikasi gagal sistematis lantaran mengajukan pinjaman utang ke International Monetary Fund (IMF) demi bisa membayar bunga utang negara. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi