jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2023 menurun menjadi USD 398,3 miliar.
Adapun sebelumnya, posisi utang Indonesi pada April 2023 yang sebesar USD 403 miliar.
BACA JUGA: Cadangan Devisa Melorot, Posisi Utang Indonesia Aman?
ULN Indonesia pun secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta.
BACA JUGA: Pengamat Beberkan Cara Kreatif Turunkan Beban Kewajiban Utang Indonesia
Posisi ULN swasta pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar USD 196,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar USD 199,5 miliar.
"Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen (yoy)," ungkap Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/7).
BACA JUGA: Coba Bandingkan Data Utang Indonesia dengan 11 Negara Maju Ini, Jleb Banget!
Erwin membeberkan kontraksi ULN swasta dikontribusikan karena penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.
Pada lembaga keuangan, yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3 persen (yoy) dan 7,6 persen (yoy), dibandingkan dengan kontraksi 4,8 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy) pada bulan lalu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78 persen dari total ULN swasta.
Namun, ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8 persen terhadap total ULN swasta.
Erwin menyebutkan ULN pemerintah juga menurun menjadi USD 192,6 miliar pada Mei 2023 dari USD 194,1 miliar pada April 2023, meski secara tahunan tercatat tumbuh 2,3 persen (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo.
Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Selain itu struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, yang ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3 persen dari total ULN.
"BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Erwin.
Peran ULN pun akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
"Meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas Erwin.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul