jpnn.com, JAKARTA - Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (10/1). Menurut pria yang akrab disapa Ubed itu, laporan ini berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Laporan ini terkait dengan dugaan tipikor dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata Ubed di Gedung KPK.
BACA JUGA: Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Apa Kasusnya?
Ubed menerangkan awal mula dugaan rasuah itu pada 2015. Ada perusahaan besar inisial SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan nilai Rp 7,9 triliun.
"Tetapi, kemudian oleh MA dikabulkan hanya Rp 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019, setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," kata dia.
BACA JUGA: Elektabilitas Airlangga Teratas, tetapi Gibran Mengejutkan, AHY dan Anies Lewat
Menurut dia, salah satu petinggi PT SM itu beberapa bulan lalu dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada 19 November 2021 lalu melantik Managing Director PT Sinar Mas Gandi Sulistiyanto Soeherman jadi dubes RI untuk Korsel
BACA JUGA: Gibran dan Kaesang Masuk Bursa Calon Wali Kota Solo, Arief Poyuono Puji Jokowi
"Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira bisa dibaca oleh publik," kata dia.
Menurut Ubed, perusahaan baru bentukan Gibran dan Kaesang mendapat suntikan dana penyertaan modal dari unit ventura yang berjejaring dengan PT SM.
"Dua kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu, kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar," kata dia.
Ubed menilai hal itu merupakan pertanyaan besar mengingat Gibran dan Kaesang merupakan anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis.
Hal ini tentu sulit didapat apabila yang bersangkutan bukan anak presiden.
"Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini," kata dia. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Adil
Reporter : Fathan Sinaga