jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus, memastikan keterisoliran sejumlah Desa di wilayah Entikong Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) yang menjadi daerah perbatasan Indonesia-Malaysia bisa segera teratasi dalam waktu dekat ini.
Menurut dia pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) saat sedang melakukan pembangunan Infrastruktur.
BACA JUGA: Novita Apresiasi PP-LIPI Gelar Rapat Pleno di Gedung DPR RI
Hal itu diungkapkan langsung oleh Lasarus, seusai melakukan kunjungan kerjanya bersama Kementerian PUPR di Kalbar.
"Pembangunan Infrastruktur sudah mulai berjalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 200 miliar lebih. Untuk itu, masyarakat Kalbar sangat optimistis keterisoliran yang selama ini terjadi akan segera berakhir," ujar Lasarus dalam keterangan tertulis, Senin (17/10).
BACA JUGA: Ribuan Rumah Terendam Banjir, Lasarus Desak Pemerintah Segera Lakukan Ini
Dia menjelaskan, selama ini daerah Entikong Sanggau sangat sulit untuk dijangkau lantaran kondisi akses jalan tidak memadai.
Sehingga, mengakibatkan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut secara keseluruhan nyaris berada dalam status sosial miskin ekstrim.
BACA JUGA: Pelayanan di Bandara Dikeluhkan Masyarakat, Lasarus Minta Kemenhub Segera Lakukan Ini
"Kami berharap akses dari Balai Karangan-Senaning yang saat ini sangat sulit dilalui, khususnya di daerah Malenggang pembangunannya dapat segera dituntaskan," ungkap Lasarus.
Selain itu, dia juga meninjau pembangunan yang saar ini sedang dilakukan di di Sungai Kelik Ketungau Hulu dan peninjauan pembangunan jalan paralel di Kecamatan Badau-Nanga Era Kapuas Hulu.
"Saya bersama rombongan Kementerian PUPR meninjau normalisasi danau di Kapuas Hulu. Normalisasi ini sangat strategis sebagai salah satu upaya penanganan banjir," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya mengungkapkan peninjauan juga dilakukannya bersama rombongan terhadap program bedah rumah warga yang berada di Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seusai Tinjau Banjir di Kalbar, Lasarus: Saya Minta Pemerintah Ambil Tindakan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian