jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan Laut China Selatan (LCS) dengan adanya latihan tempur pasukan China di selat Taiwan, serta dekat perairan Vietnam.
Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan tersebut.
BACA JUGA: Konflik Laut China Selatan Kembali Memanas, Uni Eropa Dukung ASEAN atau Tiongkok?
Pemerintah Presiden AS Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak ‘nine-dash line’ oleh China.
Azis mengatakan Indonesia dan ASEAN harus segera mengambil sikap terkait persoalan di Laut China Selatan ini.
BACA JUGA: Kalau Ada yang Melihat Orang Ini Segera Laporkan ke Polisi, Berbahaya
“Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan. ASEAN perlu konsolidasi segera agar tidak terjadi perpecahan di kawasan ini," kata Azis, Jumat (29/1).
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan ini menegaskan bahwa pada saat yang sama, keamanan batas-batas laut Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diperkuat. "Khususnya di perairan Natuna," tegasnya.
BACA JUGA: Kasus Pembunuhan Dwi Farica Lestari dan Ni Ketut Raning Siartini jadi PR Besar Polresta Denpasar
Sebelumnya, media masa di seluruh dunia sedang ramai memberitakan situasi yang mulai memanas di Laut China Selatan.
China mengklaim bahwa LCS merupakan wilayah kedaulatannya.
China tidak mengizinkan pihak mana pun memasuki perairan tersebut tanpa seizin mereka.
Hal ini ditolak oleh pemerintahan baru AS di bawah kepemimpinan Joe Biden, dengan menegaskan kembali komitmen negeri Paman Sam itu terhadap kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan.
Azis kembali menegaskan tidak ada yang namannya sembilan garis putus-putus dalam United Nation Convention of the Law of the Sea (Unclos) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1982.
“Kita (Indonesia) tegaskan kembali, tidak ada itu nine dash line dalam Unclos 1982," tegas Azis.
Wakil ketua umum Partai Golkar ini menambahkan semua pihak wajib menghormati kebebasan navigasi sesuai hukum international yang berlaku.
"Kita harus menjaga kawasan Asia Tenggara secara khusus dan Indo-Pasifik secara umum sebagai konsep yang inklusif dan bermanfaat bagi semua," katanya.
Lebih jauh Azis mendorong pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.
Ia menegaskan bahwa Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, menjaga kepentingan negara dan ASEAN.
"Sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk China dan Amerika Serikat," ungkapnya.
Azis mengatakan, Kemenlu dan Kemenhan harus pro aktif dalam mengedepankan dialog diplomasi serta tegas menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada.
"Baik secara individu negara maupun kolektif," tegasnya.
Azis meminta China peka terhadap norma-normal internasioanl dan meninjau kembali UU baru di sana yang mengizinkan seluruh Coast Guard China (CGC) menembak kapal asing yang memasuki klaim wilayah perairan China.
Lebih lanjut, Azis menyikapi isu akan dimulai lagi negosiasi Code of Conduct (COC) Laut China Selatan.
Ia menegaskan para pihak harus berkomitmen dalam mewujudkan hal tersebut dikarenakan sudah terlalu sering terjadi pelanggaran.
“Situasi di Laut China Selatan sudah sangat serius, komitmen harus bisa dibuktikan dengan implementasi sikap di perairan Laut China Selatan," katanya.
Menurutnya, menjaga norma-norma hukum international, saling menghormati kebebasan navigasi itu adalah mutlak.
"Negosiasi apa pun bisa terjalin kalau para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif," katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy