jpnn.com - SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur percaya diri bisa menggandeng investor untuk pembangunan tol Samarinda-Bontang.
Saat ini, jumlah lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan jauh dari ideal.
BACA JUGA: Realisasi Pembayaran Pajak Baru Rp 360 Miliar
Ada selisih lima ribu dari kondisi LHR terkini sebanyak 12 ribu kendaraan.
Bontang sebagai kawasan industri dan Samarinda ditetapkan sebagai daerah perdagangan-jasa akan menjadi pertimbangan lain bagi pemodal untuk melirik proyek tol kedua di Kaltim tersebut.
BACA JUGA: Transportasi Udara Diprediksi Picu Inflasi Desember
Dengan potret kedua kota itu, tentu transportasi sangat diperlukan.
Nah, transportasi yang paling ideal disebut-sebut jalan bebas hambatan.
BACA JUGA: Polri Gagalkan Rencana Pengeboman Istana, Pengusaha Ikut Gembira
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim Joko Setiono menuturkan, saat ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat masih mempelajari dan mengkaji ulang rencana tol tersebut.
Dengan kondisi LHR yang ada sekarang, tentu akan dicarikan formulasi yang ideal agar benefit cost ratio (BCR) alias ukuran perbandingan antara pendapatan dan total biaya produksi memenuhi.
“Kami (pemprov) akan simultan dan kontinu koordinasi dengan BPJT. Mereka yang merancang bagaimana supaya layak ditawarkan kepada pihak ketiga,” ujarnya, Minggu (11/12).
Sebab, jika pembiayaan pembangunan ditanggung pemerintah seluruhnya, otomatis nilai BCR sama atau lebih dari satu.
Beda bila pendanaan diserahkan kepada investor.
BCR mesti ditinjau dari nilai economic internal rate range (EIRR) dan financial internal rate range (FIRR).
Adapun EIRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Sementara FIRR, yakni tingkat pengembalian modal.
“Secara ekonomi sudah layak. Seingat saya, EIRR-nya sudah di atas 17 persen. Secara finansial yang belum, masih di bawah sepuluh persen,” terang dia.
Mengapa demikian? Joko menerangkan, itu lantaran FIRR memakai indikator jumlah LHR.
Untuk layak secara finansial, mesti mencapai 17 persen.
Sebagai solusi, pemerintah mesti menggerojok dana dukungan atau sunk cost sebagian pembiayaan tol sepanjang 94 kilometer itu.
Pemprov punya pengalaman dalam kasus tol Balikpapan–Samarinda (Balsam). Saat awal, megaproyek itu digulirkan juga belum layak secara finansial.
Tiada henti menghadap BPJT, disebutnya, turut menentukan hingga akhirnya tiga seksi tol Balsam dibiayai investor, konsorsium PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Bangun Tjipta Sarana.
Selain persoalan pembiayaan, jalan tol juga akan menggunakan kawasan Hutan Lindung Bontang sekira 16,4 kilometer.
Diperkirakan, usulan lebar jalan minimal 100 meter. Lokasinya di Seksi IV yang menghubungkan Marangkayu, Kutai Kartanegara ke Bontang.
Dinas PU juga tengah menyiapkan usulan pinjam pakai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Masih berproses. Secepatnya kami ajukan. Kami akan koordinasi lebih intensif biar cepat klir (izin pinjam pakai),” ucap mantan sekretaris Dinas PU Kaltim itu. (ril/rom/k15/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiket Sudah Ludes, KAI Target 4,8 Juta Penumpang
Redaktur : Tim Redaksi