jpnn.com, JAKARTA - Tim Teknis National Logistics Ecosystem (NLE) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga survei independen dari Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) menyelenggarakan diseminasi survei efektivitas layanan NLE yang berlangsung di Kantor Pusat Bea Cukai pada Rabu (4/6).
"Kegiatan ini merupakan rangkaian monitoring dan evaluasi layanan NLE yang saat ini telah diimplementasikan di 46 pelabuhan Indonesia," ungkap Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis NLE Rudy Rahmaddi dalam keterangan resminya, Rabu (5/6).
BACA JUGA: Top, Bea Cukai Gagalkan 2 Penyelundupan Rokok Ilegal di Perairan Aceh
Dari hasil survei yang dilakukan oleh Prospera pada tahun 2023, tercatat kehadiran layanan NLE mampu mendorong efisiensi waktu dan biaya.
Kemudian lebih jauh lagi mampu mendorong peningkatan efisiensi ekosistem logistik nasional untuk daya saing perekonomian tingkat global.
BACA JUGA: Bea Cukai Belawan Tingkatkan Pengawasan Lewat Boatzoeking & Layanan Vessel Declaration
Pada diseminasi tersebut, Prospera menyampaikan Survei Efektivitas Layanan NLE tahun 2023 dilakukan di 14 pelabuhan nasional, dengan sampel populasi sebanyak 1.393 responden.
Hasil survei menunjukkan adanya efisiensi waktu yang dihasilkan (dibandingkan dengan proses sebelumnya) pada layanan delivery order (DO) online sebesar 40,3 persen, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 47,0 persen, SSm Quarantine Customs (QC) 73,4 persen, SSm Pengangkut 21,6 persen, dan SSm Perizinan 56,4 persen.
BACA JUGA: Ini yang Dilakukan Bea Cukai Tekan Peredaran Rokok Ilegal di Semarang dan Yogyakarta
Selain penghematan waktu, juga diikuti dengan penghematan biaya pada layanan delivery order (DO) online sebesar 25,7 persen, surat penyerahan peti kemas (SP2) online sebesar 32,4 persen, SSm Quarantine Customs (QC) sebesar 46,1 persen, SSm Pengangkut 45,5 persen, dan SSm Perizinan 97,8 persen.
Penilaian efisiensi ini juga terkonfirmasi dari testimoni para pengguna layanan yang menyatakan layanan NLE membantu perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.
Efisiensi yang terjadi merupakan bentuk komitmen program NLE untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi.
Terutama pada operasional proses bisnis layanan pemerintah dan jasa kepelabuhanan, seperti layanan kedatangan atau keberangkatan kapal, layanan kepabeanan, layanan keimigrasian, layanan karantina, dan layanan kepelabuhanan.
Dari aspek yang lebih makro, salah satu hasil yang terlihat adalah penurunan biaya logistik nasional yang semula mencapai 24,64 persen pada tahun 2013, kemudian turun menjadi 14,29 persen pada tahun 2024 berdasarkan tabel Bapennas dan ditargetkan akan menjadi 8 persen pada tahun 2045.
Hal ini memberikan optimisme program perbaikan logistik saat ini berjalan pada arah yang tepat.
Namun demikian, PROSPERA juga memberikan catatan dan rekomendasi konstruktif terhadap area dan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan layanan.
Catatan-catatan perbaikan tersebut antara lain terkait keandalan sistem, kualitas sosialisasi layanan, peningkatan layanan customer service, dan tantangan peningkatan utilitas yang dinilai masih belum optimal.
"Kita tidak boleh berpuas diri dengan beberapa pencapaian positif yang telah dicapai, mengingat negara lain terus berlomba meningkatkan kinerja logistiknya," ujar Rudy mengingatkan.
Dia menyampaikan, data ADB menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan kinerja logistik, tetapi ternyata cost logistic masih menjadi yang tertinggi di kawasan.
"Karena peningkatan kinerja logistik negara kompetitor yang lebih baik," ungkapnya.
Rudy juga menegaskan semangat kolaborasi, komitmen, dan kerja bersama lintas kementerian atau lembaga dan juga pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan untuk mengembangkan ekosistem logistik nasional yang sehat dan kompetitif.
Diseminasi ini sendiri adalah bentuk kolaborasi para pelaku ekosistem logistik di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perwakilan kementerian/lembaga, yaitu Sekretariat Kabinet, Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenkeu (Ditjen Bea dan Cukai dan LNSW).
Kemudian dari Kemenhub (Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara), Kemendag (Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri), Badan Karantina Indonesia, Ditjen Imigrasi, Bappenas, dan Pelindo.
Hadir juga perwakilan asosiasi di bidang logistik antara lain ALFI, INSA, IATA, APJP, ADB, ASDEKI, APTRINDO, APKB serta beberapa perusahaan pengguna jasa pelaku logistik. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi