jpnn.com, JAKARTA - Berbagai lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count dan menampikan kemenangan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran.
Hasil hitung cepat sebaiknya tidak disikapi dengan euforia, tetapi, dengan kesabaran menunggu hasil akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BACA JUGA: Hari Pers Nasional, Ketum LDII Ingatkan Pers Kawal Transisi Kepemimpinan dengan Jernih
Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris DPP LDII Hasyim Nasution, menyikapi euforia masyarakat dalam menanggapi hasil hitung cepat pemilu.
Menurutnya, masyarakat harus arif dan bijaksana, serta lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan dengan menjaga agar pemilu tetap damai.
BACA JUGA: LDII Sebut Ada Tiga Masalah Toleransi, Ini Solusinya
Dia juga mengingatkan hitung cepat dalam sejarah pemilu selalu memunculkan dua perbedaan karena persoalan pelaksanaan metodologi.
Hasil yang berbeda tersebut bisa memantik keributan bila terdapat pihak yang memprovokasi.
BACA JUGA: Gus Miftah Raup Suara di Jateng dan Jatim untuk Prabowo-Gibran
“Ingat, Pemilu 2004 antara Megawati dan SBY, ada dua hasil hitung cepat yang berbeda. Pemilu 2014 dan 2019 juga demikian, yang disusul perselisihan antarpendukung,” kata Hasyim Nasution dalam keterangan.
Hitung cepat, menurutnya tidak bisa dijadikan patokan resmi, tetapi, untuk mengetahui kinerja dan upaya pemenangan.
“Untuk itu, kami mengajak agar masyarakat menunggu hasil resmi penghitungan suara dari KPU. Jangan sampai semangat mengikuti pesta demokrasi justru menghasilkan suasana yang tidak menentu setelah pesta bubar,” imbaunya.
Hasyim juga mengingatkan agar KPU tetap menjaga independensinya sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam menegakkan demokrasi.
Dia menegaskan pemilu merupakan prosedur menciptakan keterwakilan rakyat dalam pemilihan eksekutif dan legislatif.
“Pemilu yang jujur dan adil menghasilkan pemerintahan yang kredibel, legal, dan dilegitimasi rakyat, serta menjadi cermin keterwakilan rakyat,” kata Hasyim.
Dia menambahkan pemilu merupakan ajang untuk menyentuh hati rakyat, agar bersedia dan yakin untuk memilih pemimpin dan wakil mereka.
Dengan demikian KPU secara langsung menjaga tegaknya demokrasi.
“KPU yang jujur dan adil merupakan penjaga demokrasi. Maka masyarakat harus mempercayainya dan tidak mendelegitimasi hasil pemilu. Ini berbahaya bagi demokrasi dan keutuhan bangsa,” katanya.
Hasyim mengatakan keterlibatan generasi muda yang lebih dari setengah peserta pemilu menjadi bagian penting dari proses edukasi politik.
“Para pemilih pemula ini harus memperoleh pelajaran berharga bahwa pemilu adalah bagian dari politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dia pun mengajak elite parpol maupun tim sukses tidak menciptakan citra bahwa KPU tak berintegritas dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
"Pemikiran atau praktik mendelegitimasi hasil pemilu justru makin membahayakan keberlanjutan demokrasi," katanya.
“Bila prasangka didahulukan, maka apa pun menjadi salah. Dalam konteks pemilu, jangan sampai ada pihak yang melontarkan isu baik di media massa dan media sosial, terdapat kecurangan, ini berbahaya bagi demokrasi dan keutuhan bangsa,” tegas Hasyim.
Dia mengatakan politik hari ini jangan sampai diwarnai dengan ketidakdewasaan dalam menyikapi hasil pemilu.
“Pesta demokrasi merupakan ajang sportivitas bukan menghalalkan cara untuk menang. Sebab, yang paling pertama menjadi korban dalam pertarungan para elite politik adalah rakyat itu sendiri,” ungkapnya.
Para elite politik bisa cepat berdamai, tetapi, para pengikutnya akan terus bermusuhan.
"Untuk itu, semua pihak untuk menegakkan demokrasi, menciptakan pemilu yang damai dan tidak berlebihan dalam menanggapi hasil hitung cepat," kata Hasyim. (rhs/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Sebut Gibran Pertontonkan Atraksi Gimmick yang Tidak Patut dalam Debat
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti