jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) berduka atas tewasnya belasan pekerja akibat ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Dia menilai insiden nahas yang berujung hilangnya nyawa 13 pekerja itu menjadi catatan buruk dalam dunia ketenagakerjaan di Sulteng, khususnya di bidang pertambangan.
BACA JUGA: Ledakan Tungku Smelter di Morowali Menewaskan 12 Pekerja
"Kepada keluarga dan kerabat korban yang meninggal dunia, saya mengucapkan turut berdukacita. Selain 13 korban meninggal dunia, ada puluhan pekerja lainnya mengalami luka-luka," ujar Abdul dikutip dari siaran persnya, Minggu (24/12).
BACA JUGA: Masinton Sentil Gibran soal Carbon Capture, Fadli Zon Membela Begini
Adapun PT TSS adalah salah satu tenant yang beroperasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Ledakan pada Minggu pagi terjadi saat tungku smelter bernomor 41 sedang diperbaiki.
Anggota Komite I DPD RI itu menyebut sistem keselamatan kerja harus menjadi skala prioritas bagi perusahaan pabrik pengolahan biji nikel (smelter) yang ada di Morowali.
BACA JUGA: Ramalan Reza Indragiri soal Gibran Berubah setelah Debat: Membosankan
Menurut senator yang beken disapa ART itu, tidak boleh ada tawar menawar untuk aspek keselamatan kerja tersebut karena bersifat wajib.
"Saya menekankan faktor keselamatan kepada perusahaan, apalagi perusahaan smelter. Salah satunya memenuhi alat pelindung kerja (APK). Jika ini lengah, cepat atau lambat, hal-hal tidak kita inginkan akan terjadi," tuturnya.
Atas kasus itu, senator Dapil Sulteng tersebut meminta Polri bersama Kementerian Ketenagakerjaan segera melakukan investigasi secara mendalam guna mengetahui penyebab sesungguhnya ledakan.
"Agar kedepan tidak ada lagi kejadian begini-begini. Sebagai perwakilan Polri di daerah, saya percaya Polda Sulteng akan bekerja secara profesional mengusut peristiwa di Morowali. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga ada ledakan," ujar ART.
Apabila ditemukan ada unsur kelalaian perusahaan dalam peristiwa nahas itu, ART meminta ada sanksi tegas bagi perusahaan sesuai aturan ketenagakerjaan.
Dia juga akan meminta Komite I DPD mengundang pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat tentang insiden di dapilnya itu.
"Supaya ada masukan dan saran konkret terhadap perusahaan yang masuk berinvestasi di Sulawesi Tengah," ucapnya.
Selain itu, ART meminta pemerintah daerah mengawal dan mengawasi penanganan insiden, termasuk pemberian santunan kepada keluarga korban meninggal dunia dan pengobatan pekerja yang luka-luka.
"Saya tidak ingin dengar ada hak keluarga korban tidak dipenuhi. Begitu pun korban yang sedang dirawat, tolong dipenuhi hak-haknya," kata ART.(fat/jpnn.com)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam