jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) holding migas sudah ditandatangani oleh para menteri terkait dan hanya tinggal menunggu Presiden Joko Widodo membubuhkan persetujuannya.
Dengan begitu, aspek legalitas holding BUMN migas tak lama lagi akan terpenuhi.
BACA JUGA: Faktor Cuaca jadi Kendala Pengiriman BBM ke Karimun Jawa
"(RPP) sudah diparaf semua menteri terkait dan diajukan ke Presiden lewat Setneg. Setelah ditandatangani Presiden, jadi PP," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Harry Fajar Sampurno saat dihubungi, Jumat (2/2).
Nantinya, setelah PP resmi terbit maka aspek legal pembentukan holding hanya tinggal dilanjutkan dengan penandatanganan akta inbreng saham.
BACA JUGA: Biaya Pembangunan Kilang Bontang Rp 130 Triliun
"Tapi dari aspek korporasi setelah PP nanti harus dibuat Keputusan Menkeu mengenai nilai pengalihan," sambung Harry.
Sebelumnya, Lembaga riset Wood Mackenzie menyebutkan, ada sejumlah keuntungan yang akan didapat oleh Pertamina bila proses pembentukan holding migas terealisasi.
BACA JUGA: Good, Jurus Pertamina Bangun Kilang Bontang Memang Yahud
Di antaranya, Pertamina bisa memanfaatkan basis pelanggan PGN untuk memperluas jangkauan pemasaran perusahaan.
Sekaligus diharapkan bisa menghindarkan Pertamina dari risiko kelebihan kontrak gas alam cair atau Liquid Nature Gas (LNG).(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Target Kapasitas Kilang 2 Juta Barel Per Hari
Redaktur & Reporter : Yessy