jpnn.com, JAKARTA - Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dilaporkan ke Polda NTB oleh kelompok yang mengatasnamakan OKP Cipayung Plus Kota Mataram. Pelaporan tersebut terkait pernyataan Airlangga mengenai unjuk rasa tolak Omnibus Law di beberapa daerah.
Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Komisi III Daerah Pemilihan NTB Sari Yuliati berpesan untuk tidak berprasangka.
BACA JUGA: Kabar soal Vaksin Covid-19 dari Menko Airlangga
“Kawan-kawan aktivis Cipayung Plus NTB tidak perlu menaruh curiga berlebihan tentang statement Pak Airlangga yang mengatakan ada yang menunggangi unjuk rasa. Pernyataan Pak Airlangga harus dimaknai sebagai pesan untuk menjaga kemurnian Gerakan Moral dan intelektual Aktivis," tanggap Sari.
“Pak Airlangga orang yang sangat terbuka untuk diskusi, pernyataan beliau itu juga bermakna agar aktivis lebih preventif dalam melakukan unjuk rasa. Kan mana mungkin Mahasiswa berpikir buat merusak fasilitas umum,” imbuh Sari
BACA JUGA: Simak, Airlangga Membeberkan Sejumlah Keunggulan di UU Cipta Kerja
Mengenai pernyataan penunggangan gerakan, Sari menambahkan bahwa Pemerintah dan Aparat sudah mempunyai data yang lengkap dan komprehensif.
“Pak Airlangga, Pak Prabowo, Pangdam mempunyai data intelejen yang lengkap dan komprehensif dari intelejen negara mengenai siapa yang menunggangi aksi2 Unjuk rasa penolakan Omnibus Law,” Tambah Sari
BACA JUGA: Airlangga Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal IV Plus 0,6 Persen
Sebelumnya Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanti menyatakan kepada publik bahwa pihaknya tidak sembarang bicara tanpa bukti yang kuat
"Kita ini sudah memodernisasi peralatan, menggunakan scientific investigation. Jadi tidak asal-asalan. Kita ikuti perkembangan secara seksama, mengecek dulu sebelum melangkah," kata Wawan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil