jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Hanura Ferry Kase mendesak Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun menelusuri kejanggalan sebuah kasus hukum di Pengadilan Negeri Surabaya terkait penanganan kasus dengan nomor perkara 3546/Pid.B/2018/PN Sby dengan nama terdakwa Venansius Niek Widodo.
Menurut Fery terdakwa dalam kasus ini sudah ditahan di LP Mandaeng Surabaya, anehnya penahanannya ditangguhkan.
BACA JUGA: Harapan Anggota DPR Hendrawan Jelang RUPS dan Penentuan Dirut BJB
"Yang bersangkutan ditahan di LP Medaeng Surabaya tapi pada hari Kamis minggu lalu sudah bebas dalam artian penahanannya ditangguhkan oleh ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Keberadaan yang bersangkutan sudah menjadi tahanan kota," ujar Ferry Kase dalam keterangan persnya diterima wartawan, Selasa (12/2/2019).
Ferry menambahkan, kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini terus berlanjut. Idealnya jika seseorang ditangguhkan penahanannya dan menjadi tahanan kota maka yang bersangkutan kembali ke rumah dan keluarga. Namun, hal ini tidak terjadi. Bahkan, kata Ferry, keluarga terdakwa tidak mengetahui keberadaan korban saat ini.
BACA JUGA: Honorer K2 Terabaikan, DPR Sesalkan Sikap Kepala BKN
“Ketika kami ajak bertemu, terdakwa ini menyampaikan bahwa jika ia akan menemui orang lain harus minta izin terhadap orang yang jaga," kata anggota Komisi VII DPR ini.
Saat ditanyakan siapa orang yang menjaganya, Venansius enggan memberitahukan bahkan terkesan tertutup.
BACA JUGA: Demi Kemanusiaan, DPR Dorong Penghapusan Utang Debitur Korban Bencana
Melihat kejanggalan ini, Ferry menduga ada mafia peradilan yang main dalam kasus ini dengan kata lain ada pihak yang bermain dalam kasus Venansius.
Dalam sudut pandang mana pun, kata Ferry, kasus hukum yang menimpa Venansius sangat aneh khususnya dalam tata cara penangguhan penahanan.
"Ada permainan dan saya kira semua terlibat, ini ada apa. Apalagi dia sekarang dalam penguasaan sekelompok orang bukan negara," tandasnya.
Oleh karena itu, Ferry Kase mendesak Polri dan KPK menelisik kasus tersebut karena patut diduga ada mafia peradilan sehingga merampas hak warga negara.
“Kembalikan yang bersangkutan kepada aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Persoalan Hukum Komisioner KPU Tak Mengganggu Tahapan Pemilu
Redaktur & Reporter : Friederich