jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa menyoroti realisasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan pendidikan antikorupsi 2022 untuk perguruan tinggi yang masih rendah.
Terlebih, belum lama ini publik dikejutkan adanya rektor salah satu universitas ternama di Indonesia yang ditangkap oleh KPK.
BACA JUGA: Dimintai Keterangan Oleh KPK Selama 11 Jam, Anies Justru Senang
Karena itu, Adde Rosi mendorong KPK untuk semakin memaksimalkan penyerapan pendidikan atau rencana kerja pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.
"Harapan saya untuk penyerapan pendidikan atau rencana kerja pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi agar lebih dimaksimalkan,” tegas Adde Ros saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Ketua KPK beserta jajaran, Rabu (7/9).
BACA JUGA: Anies Berhadapan dengan Penyelidik KPK Hingga 11 Jam, Ditanya Apa Saja? Ups, Berkelit
Rapat kerja tersebut membahas rencana kerja dan anggaran 2023 dan pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lebih lanjut politisi Partai Golkar juga mempertanyakan program ‘Desa Antikorupsi’ KPK yang dicanangkan hanya untuk 10 provinsi saja.
BACA JUGA: Sebelas Jam Diperiksa KPK, Anies Ogah Bahas Formula E
Dia mengkhawatirkan program tersebut menimbulkan iri provinsi yang lain.
“Karena, saya yakin provinsi yang lain juga pasti mengharapkan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari KPK agar tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya,” tegas legislator dapil Banten I ini.
Di sisi lain, Adde Rosi menyoroti program “Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi.
“Apa yakin Pak akan berkeliling dengan menggunakan bus? Apakah ini masih relevan untuk dilakukan oleh KPK? Mengingat, saya rasa bukan hanya daerah tertentu saja yang akan dilakukan pencegahan korupsi melalui bus. Jangan sampai bentuknya hanya seremonial belaka tetapi manfaatnya ini tidak didapatkan secara baik,” pungkas Adde Rosi.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan Program Unggulan 2023, di antaranya ‘Desa Antikorupsi’ dan ‘Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’.
Adapun, program ‘Desa Antikorupsi’ dilaksanakan di 10 desa yang tersebar di 10 provinsi, yaitu Bali, Jateng, Jatim, Jabar, NTT, Sulsel, NTB, NAD, Lampung dan Kalbar.
Sementara itu, program ‘Roadshow Bus KPK: Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi’ yang akan melakukan perjalanan ke 3 provinsi, yakni Sumsel, Lampung dan Banten dengan mengunjungi 9 daerah. (mrk/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi