jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mendukung keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk merelokasi unit TBBM Plumpang ke area reklamasi milik PT. Pelindo.
Menurut Deddy, dirinya sudah mendiskusikan rencana itu dengan Erick dan mengusulkan relokasi Depot Plumpang kepada jajaran direksi Pertamina sejak dua tahun lalu dalam beberapa kesempatan rapat di DPR.
BACA JUGA: Dukungan Deddy Yevri PDIP untuk Rencana Erick Pindahkan Depot Plumpang
“Saya mengusulkan hal itu sejak terjadinya insiden kebakaran di kilang Indramayu pada Maret 2021 yang lalu. Dari berbagai rapat itu saya mendapat data tentang kondisi kerentanan kilang dan TBBM milik Pertamina di berbagai daerah. Jadi, Plumpang itu hanya salah satu lokasi dan memang yang paling rentan dibanding lokasi lainnya,” kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (7/3).
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, depot raksasa Pertamina di kawasan Jakarta Utara itu menang dikepung oleh pemukiman ilegal yang justru sangat membahayakan keselamatan rakyat itu sendiri.
BACA JUGA: TNI AL Fasilitasi Bantuan Sosial Kepada Korban Kebakaran Depot Pertamina Plumpang
Deddy menilai Pertamina sebenarnya memiliki standar prosedur yang mengatur keberadaan kilang dan TBBM. Namun, banyak orang yang menduduki lahan milik Pertamina tersebut tanpa memperdulikan kerentanan batau resiko yang mereka hadapi. Hingga akhirnya terjadi insiden besar yang menyebabkan korban jiwa serta harta benda bagi masyarakat.
Menurut data, kata Deddy, lahan milik Pertamina di kawasan itu dibeli pada 1971 seluas 153,4 hektare dan terbagi di lima lokasi. Tetapi kondisi saat ini, Pertamina hanya menguasai area seluas seluas 71,9 hektare dan sisanya seluas 81,6 hektare diduduki oleh masyarakat secara ilegal.
BACA JUGA: BPN Identifikasi Status Tanah di Sekitar Depot Pertamina Plumpang
Pemukiman warga yang saat ini mengepung instalasi dengan kerentanan tinggi itulah yang kemudian menyebabkan bencana saat terjadi insiden beberapa waktu lalu.
Politikus kelahiran Pematangsiantar itu menilai baik apabila Pertamina merelokasi TBBM milik mereka.
Namun, membangun tangki-tangki raksasa di lokasi baru membutuhkan waktu yang panjang, bisa sampai enam tahun hingga akhirnya bisa pindah total. Dan dalam rentang waktu itu, bukan tidak mungkin terjadi insiden lagi.
Oleh karena itu, Deddy menyarankan lokasi-lokasi yang berada dalam area buffer zone ditertibkan untuk mencegah resiko terjadinya hal serupa di masa depan.
“Penertiban di wilayah itu juga diperlukan sebagai upaya penegakan hukum, sebab warga menempati wilayah yang secara hukum merupakan aset negara dalam hal ini Pertamina,” kata Deddy.
Dirinya khawatir jika lahan milik negara itu tidak ditertibkan, akan menjadi preseden sehingga akan menyulitkan penertiban di wilayah-wilayah berisiko lainnya. Karenanya, Deddy menyarankan pemerintah pusat, provinsi, dan Pertamina, memikirkan secara serius relokasi dan penataan warga pemukim tanpa hak tersebut.
“Bisa dilakukan dengan menyediakan luasan tertentu di wilayah itu atau membangun rusun/rusunawa yang aman dari bencana,” saran Deddy.
Dari sisi kesehatan, pemukiman tersebut juga sangat tidak layak karena sanitasi dan sirkulasi udara yang sangat buruk.
Baginya, secara etis, membiarkan warga bermukim di lahan yang bukan haknya juga bisa dikatakan tidak adil terhadap rakyat lainnya. Warga yang taat hukum tentu beranggapan bahwa pemerintah tidak tegas, saat mereka harus bersusah payah untuk membeli lahan, tetapi di sisi lain rakyat bisa mendapatkan tanah tanpa hak.
“Oleh karena itu, saya menyarankan relokasi Depo TBBM Plumpang itu juga diikuti dengan penertiban dan penataan kawasan secara menyeluruh,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kokola Peduli Kirim Bantuan untuk Warga Korban Kebakaran Depot Pertamina Plumpang
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga