JAKARTA -- Tim bentukan pemerintah pusat yang dikirim untuk melakukan klarifikasi pemberitaan mengenai penjualan tiga pulau di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, telah memiliki kesimpulanDirektur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Toni Ruchimat menegaskan, materi iklan yang ditayangkan di situs www.privateislandsonline.com itu sama sekali tidak benar
BACA JUGA: Gubernur Sumut Diminta Kooperatif
"Kami baru pulang dari Padang, bersama tim dari Departemen Dalam Negeri dan tim dari Menko Polhukam
BACA JUGA: DPRD Baru, Hampir Sebulan Nyantai
Di website itu ditulis Macarony Island, padahal sebenarnya itu bukan pulau tapi resortBACA JUGA: Cuaca Buruk, Tim Pusat Gagal ke Mentawai
Toni sendiri termasuk bagian dari tim pusat yang dikirim ke PadangTim ini sedianya pada Jumat (28/8) akan langsung mengunjungi lokasi yang dipolemikkan di Kepulauan Mentawai ituHanya saja, karena kondisi alam tidak mendukung dimana gelombang laut mencapai ketinggian 6 meter, rencana itu batal dan tim hanya bertemu dengan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi.
Toni menjelaskan, sebenarnya yang terjadi adalah para pemilik resort itu menawarkan sahamnyaJadi, sama sekali bukan untuk menjual pulaunya"Jadi, ini (materi iklan di situs www.privateislandsonline.com, red) mengandung unsur menyesatkan," ucapnyaDikatakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No27 Tahun 2007, penjualan pulau dilarang oleh pemerintah.
Dia menjelaskan, sejak reformasi bergulir, yakni 1999, pemerintah sangat serius memperhatikan pulau-pulau terluarBuktinya, dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya tidak adaPembangunan pulau-pulau terluar dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan security dengan mengedepankan penjagaan atas wilayah kedaulatan RI yang melibatkan unsur TNIKedua, pendekatan prosperity atau kesejahteraan, yakni dengan memberdayakan masyarakat yang ada di pulau itu
Namun dikatakan, pembangunan di pulau-pulau terluar ini dilakukan secara bertahap karena jumlahnya cukup banyakJumlah pulau kecil terluar yang sudah berpenghuni saja mencapai 6 ribu"Jadi tidak bisa sekaligus, harus bertahap," ujarnyaPendekatan ketiga yakni sustainability, dimana upaya pembangunan pulau-pulau terluar dilakukan secara berkesinambungan, disertai dengan sinergitas sejumlah instansi terkait"Ada sembilan kelembagaan yang mengurusi," ujar Toni Ruchimat(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP-Golkar Dirangkul Karena Kuasai Daerah
Redaktur : Tim Redaksi