jpnn.com, JAKARTA - Seleksi terbuka yang dilakukan Ganjar Pranowo untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dinilai layak jadi rujukan sistem lelang jabatan.
Seperti diketahui, selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dua periode, 2013- 2023, Ganjar Pranowo tercatat dua kali mengangkat kepala sekolah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng.
BACA JUGA: Buruh-GBB Memperkuat Kolaborasi, Yakin Ganjar Pranowo Membawa Perubahan
Pertama, Kepala SMKN Bawen Kabupaten Semarang, Jumeri, pada 2019. Jumeri diangkat sebagai Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), setelah beberapa waktu menjabat sebagai Kepala Disdikbud Jateng.
Selanjutnya, Uswatun Khasanah, Kepala SMAN 1 Purwantoro, Wonogiri menjadi Kepala Disdikbud Jateng pada 2022.
BACA JUGA: Brando Susanto: Komunitas Bajaj Jakarta Utara Siap Menangkan Ganjar
Selain itu, ada Imam Maskur, Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang diangkat menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng. Pengangkatan Imam Maskur berbarengan dengan Jumeri.
Pengamat kebijakan Universitas Diponegoro (Undip) Dr Kismartini menilai lelang jabatan yang konsisten dilakukan Ganjar Pranowo adalah revolusi birokrasi.
BACA JUGA: Sukarelawan Mak Ganjar Gelar Doa Bersama Untuk Meminta Hujan di Lebak
Sebab, dengan sistem itu, jabatan tinggi pratama akan diisi oleh orang-orang yang bekompeten serta berintegritas.
“Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Sebuah mekanisme yang bagus untuk meningkatkan kinerja pejabat,” kata Kismartini dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Senin (25/9).
Kismartini menuturkan lelang jabatan memungkinkan proses pengisian posisi strategis dalam birokrasi dapat diawasi oleh masyarakat secara luas.
Hal itu meminimalisir praktik-praktik ‘titipan’ maupun sogokan untuk memperoleh jabatan tak bisa lagi dilakukan.
Sistem lelang jabatan yang dilaksanakan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah memberantas berbagai modus dan ptaktik KKN dalam pengisian jabatan tinggi pratama atau jabatan strategis tertentu.
"Karena, hal itu diakukan secara transparan dan akuntabel. Pimpinan atau pejabat yang dihasilkan tak hanya punya kemampuan dan kecakapan manajerial, tetapi juga berintegritas. Sehingga, hal ini mampu mencegah politisasi birokrasi,” tandas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu.
Pengamat politik dari Undip Dr Teguh Yuwono mengatakan upaya Ganjar bisa dianggap sebagai gebrakan penting dalam reformasi birokrasi.
Sebab, gerakan itu memaksa para pejabat untuk bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan performa dan kinerjanya.
"Ini langkah positif dan memang mesti dilakukan. Di negara maju seperti Amerika, Australia dan negara lain, sistem dan mekanisme perekrutan pejabat seperti ini sudah dilakukan sejak 1990. Ini hal yang biasa di luar negeri, namun belum banyak diterapkan di dalam negeri," kata dia.
Teguh menerangkan pada sistem birokrasi selama ini jabatan tinggi seperti jatah yang hanya didapat oleh orang-orang tertentu. Biasanya, jabatan diperoleh atas dasar urutan terlama atau senioritas.
Padahal, di dunia modern saat ini, kompetensi dan kemampuan yang menjadi dasar seseorang dapat menduduki sebuah jabatan tinggi.
Maka tidak heran, jika di Jawa Tengah selama kepemimpinan Ganjar, ada seseorang yang semula camat dan kepala sekolah menduduki jabatan tinggi di lingkungan Pemprov Jateng.
"Langkah ini menjadi pendobrak atas sistem birokrasi yang selama ini berjalan,” pungkas Teguh.
Lelang jabatan adalah salah satu strategi Ganjar dalam mengimplementasikan tagline yang diusungnya selama 10 tahun menjabat Gubernur Jateng: ‘Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’. Selain ‘Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’ hal yang didengungkan Ganjar adalah ‘Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat’.
Dua kalimat itu, menjadi spirit Ganjar untuk serius melakukan reformasi birokrasi.
Selama masa jabatannya, Ganjar telah melantik 30 orang untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Selain lelang jabatan, Gubernur Ganjar juga menekankan integritas dan menjadikan birokrasi sebagai pelayan masyarakat.
Ganjar juga mengajak masyarakat untuk mengawal reformasi birokrasi yang dilakukannya. Gubernur Ganjar juga mengeluarkan kebijakan penggunaan media sosial di tiap SKPD hingga level kabupaten/kota dan desa.
Kebijakan penggunaan media sosial telah dilaksanakan di 16 kabupaten/kota. Keseriusan Gubernur Ganjar menerapkan reformasi birokrasi di Jateng mendapat apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Jateng dipilih menjadi provinsi pertama untuk sosialisasi dan asistensi reformasi birokrasi tematik, karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan reformasi birokrasinya mendapatkan nilai A pada 2023.
Kemudian, saat ini sebagai bakal capres Ganjar menempatkan pemberantasan korupsi sebagai satu di antara 3 fondasi dan 7 strategi membangun Indonesia ke depan. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi secara serius dan konsisten.(jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul