jpnn.com - JAKARTA - Melalui proses voting terbuka, sebanyak 54 anggota Komisi III DPR kemarin memilih lima nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode empat tahun mendatang, melalui surat suara tertutup.
lima nama yang akhirnya terpilih adalah Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif. Agus meraih suara terbanyak dengan 53 suara, disusul Basaria dengan 51 suara, Alexander 46 suara, dan Saut serta Laode yang sama-sama memperoleh 37 suara. Agus terpilih sebagai ketua KPK.
BACA JUGA: Kejagung Tak Akan Lepaskan Riza Chalid
"Dengan demikian, telah ditetapkan lima nama calon pimpinan KPK untuk dibawa di pengesahan sidang paripurna," ujar Aziz Syamsudin, Ketua Komisi III DPR.
Sementara itu Ketua Panitia Seleksi Destry Damayanti mengaku puas dengan terpilihnya pimpinan KPK. ''Saya bersyukur DPR bisa menjalankan apa yang menjadi tugas mereka. Proses juga dilakukan terbuka,'' ujarnya.
BACA JUGA: Mendagri Usul TNI di Daerah Dapat Bantuan dari APBD
Dia mengatakan pansel selama ini menyerahkan sepenuhnya pemilihan pada DPR. Menurut Destry, delapan nama yang dipilih pansel merupakan yang terbaik dari 612 pendaftar capim KPK. ''Buat kami siapapun yang terpilih merupakan hal yang positif,'' ucapnya.
Selama ini pansel dalam memilih delapan nama tidak menentukan rangking. Jadi semua calon yang dipilih pansel dinilai kapabilitas keseluruhannya. ''Jadi semua itu kemampuannya hampir sama. Tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing,'' terangnya.
BACA JUGA: 11 Perwira Remaja Perkuat Jajaran Kolinlamil
Destry melihat Alex dan Basaria bisa banyak diharapkan di bidang penindakan KPK. Sementara Agus diharapkan bisa mengimplementasikan keilmuannya dib bidang pencegahan. ''Pak Agus memiliki pengalaman yang bagus dalam membangun eprocurement. Hal-hal yang terkait keuangan negara begitu dia kuasai,'' terangnya.
Sedangkan Saut dan Laode dinilai memiliki kelebihan di bidang manajemen serta koordinasi dan supervisi.(bay/gun)
1. Agus Rahardjo, S.T., MSc. Mgt.
Usia : 59 tahun
Pendidikan :
- SD Karanganyar I di Magetan (lulus 1966)
- SMPN di Magetan (lulus 1969)
- SMAN di Magetan (lulus 1972)
- S1: ITS, Teknik Sipil, di Surabaya (lulus 1984)
- S2: Arthur D. Little Management Education Institute, Management, di Cambridge, USA (lulus 1991)
Karir :
- Direktur Pendidikan, Bappenas (2000 - 2002)
- Direktur Sistem & Prosedur Pendanaan, Bappenas (2002-2005)
- Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2005-2008)
- Sekretaris Utama LKPP (2000 - 2010)
- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2010 – 2015)
Plus : punya pengalaman kuat di bidang pengadaan barang dan jasa. Diharapkan pengalaman itu bisa diwujudkan dalam pembuatan sistem pencegahan korupsi yg banyak terjadi di pengadaan barang dan jasa
Minus : dari hasil wawancara saat seleksi pansel dan DPR kurang terlihat konsep penindakan yang harusnya dilakukan KPK. Dia tdk punya konsep penindakan utk KPK yang lebih progresif, misalnya terkait penanganan TPPU dan Korupsi Korporasi
2. Saut Situmorang, Drs., M.M.
Usia : 56 tahun
Pendidikan :
- SD Katholik Makmur di Medan (lulus 1972)
- SMPN 461 di Medan (lulus 1975)
- SMA Medan Putri di Medan (lulus 1979)
- S1: Univ. Padjadjaran, Fisika, di Bandung (lulus 1985)
- S2: Univ. Krisnadwipayana, Manajemen, di Jakarta (lulus 2004)
- S3: Univ. Persada Indonesia, Manajemen SDM, di Jakarta (lulus 2014)
Karir :
- Sekretaris III KBRI Singapura (1997-2001)
- Dosen Pasca Sarjana Kajian Stratejik Intelijen Program Studi Ketahanan Universitas Indonesia (2004-sekarang)
- Direktur Monitoring dan Surveillance di Badan Intelijen Negara (2011 - 2014)
- Staf Ahli Kepala BIN (2014 - sekarang)
Plus : pengalaman intelejen yang cukup panjang diharapkan bisa memberi dampak pada pencegahan dan penindakan KPK. Apalagi selama ini KPK kerap dikritik hanya mengandalkan penyadapan dalam melakukan penindakan
Minus : menjanjikan hal yang merisaukan kalangan penggiat anti korupsi. Yakni akan mengabaikan kelanjutan kasus-kasus besar yang terjadi karena sistem, seperti BLBI dan FPJP Bank Century. Dia pesimis uang negara yang hilang cukup besar dalam dua perkara itu bisa kembali. Dia berpikiran kasus-kasus semacam itu malah bisa menimbulkan korupsi baru, dia mencontohkan kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan
3. Basaria Panjaitan, Brigjen Pol., S.H., M.H.
Usia : 58 tahun
- Kepala Biro Bekum Sdelog di Polri (2010)
- Analisis TNCC Bareskrim Polri (2008 - 2009)
- Penyidik Utama Tingkat I Dit. V/Tipiter (2009)
- Kepala Pusat Provos Divpropam Polri (2009 - 2010)
- Widyaiswara Madya Sespimti Polri (2010 - sekarang)
- SD Nasrani di Medan (lulus 1970)
- SMP Putri Cahaya di Medan (lulus 1973)
- SMAN III di Medan (lulus 1976)
- S. Muda: Universitas Jayabaya, Akuntansi, di Jakarta (lulus 1982)
- S1: STIH IBLAM, Hukum Pidana, di Jakarta (lulus 2003)
- S2: UI, Hukum Ekonomi, di Depok (lulus 2007)
Plus : Pengalaman di Lemdikpol diharapkan bisa mengupgrading kemampuan SDM di KPK. Keberadaan Basaria juga diharapkan memperbaiki hubungan Polri dan KPK
Minus : Sempat dicurigai titipan Polri. Dikhawatirkan meneruskan kebijakan "polisisasi" yang dilakukan Taufiequrahman Ruki. Dia juga minim pengalaman opsnal reserse
4. Laode Muhamad Syarif, Ph.D.
Usia : 50 tahun
- Pengajar tidak tetap Sertifikasi Hukum Lingkungan, Mahkamah Agung RI (2003 - sekarang)
- Training Specialist di MCC/Mahkamah Agung dan KPK (2006 - 2008)
- Chief of Cluster for Security and Justice/Senior Adviser on Justice and Environmental Governance di Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN) (2008 -2015)
- Trainer Environmental Law di Asian Development Bank Manila (2015)
- Pembina/pengajar Klinik Hukum Anti Korupsi dan Klinik Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2012 - sekarang)
- Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1992 - sekarang)
Pendidikan
- SDN Posunsuno di Walengkabola (lulus 1980)
- SMPN 1 di Raha (lulus 1983)
- SMAN 1 di Raha (lulus 1985)
- S1: Univ. Hasanuddin, Hukum Internasional, di Makassar (lulus 1991)
- S2: Queensland Univ. of Technology, International Environmental Law, di Brisbane (lulus 2001)
- S3: Univ. of Sydney, International Environmental Law, di Sydney (lulus 2008)
Plus : Dinilai sebagai pimpinan yang paling punya rekam jejak bersih dari pada lainnya. Pengalamannya di organisasi anti korupsi dan akademisi diharapkan bisa membawa pengaruh positif di KPK
Minus :
Minim pengalaman birokrasi. Punya pengalaman di LSM yang dikhawatirkan banyak pihak akan seperti Abraham Samad (terlalu sering pencitraan dan mudah tergoda hal-hal politis)
5. Alexander Marwata, Ak., S.H., CFE
Usia : 48 tahun
- Auditor Ahli BPKP (1989 - 2011)
- Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2012 - sekarang)
SD Plawikan I di Klaten (lulus 1980)
- SMP Pangudi Luhur di Klaten (lulus 1983)
- SMAN I di Yogyakarta (lulus 1986)
- D-IV: STAN, Akuntansi, di Jakarta (lulus 1995)
- S1: UI, Hukum, di Depok (lulus 2001)
Plus : pengalaman sebagai auditor diharapkan bisa meningkatkan kemampuan para penyelidik dan penyidik dalam menghitung kerugian negara. Pengalaman sebagai Hakim Tipikor juga diharapkan bisa memberi masukan pada para penuntut umum di KPK
Minus : track record integritas sebagai auditor dan hakim sempat diragukan. Sebagai auditor mengaku pernah menerima uang tanda terima kasih. Saat menjadi hakim beberapa kali memberikan putusan mengejutkan. Salah satunya disenting pada putusan Ratu Atut Chosiyah. Dia memilih memutus bebas Atut
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Sahkan RUU Penjaminan Jadi UU
Redaktur : Tim Redaksi