jpnn.com, JAKARTA - Lenis Kogoya melaporkan berbagai persoalan yang masih terjadi di Tanah Papua dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/10).
Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua itu melaporkan tiga hal yang menurutnya harus diketahui oleh Jokowi -sapaan Presiden.
BACA JUGA: Demokrat Ngebet UU Ormas Direvisi, Bang Ruhut Bilang Begini
Di antaranya masalah tol Laut, harga BBM di Papua, dan persoalan keamanan.
Perkembangan tol laut, katanya, sudah berjalan hampir di semua daerah di Papua.
BACA JUGA: FNS Belajar ke PKB Tentang Cara Menjaga Toleransi
Baik jalan darat, udara maupun daerah yang tidak pernah disentuh oleh manusia bisa ditembus.
Seperti daerah Nduga, daerah-daerah yang di daerah terpencil antarkabupaten lainnya. Kemudian kapal Tol Laut di Nabire, Sorong, Manokwari, Jayapura.
BACA JUGA: Ibas: Kemesraan antara Pemerintah dan Rakyat Harus Dijaga
"Saya sudah laporkan ke Presiden. Nanti, entah Presiden akan menyampaikan ke menteri terkait, saya kira turun ke lapangan untuk Tol Laut ini, yang pelabuhan-pelabuhan yang belum beres, contohnya di Jayapura itu harus dibuka di Depape, Pak Presiden pernah kunjungan," ungkap Lenis.
Di Nabire, lanjutnya, pintu masuk sekitar lima kabupaten harus dibuka rute baru.
Kemudian pelabuhan di Sorong, dan Manokwari perlu diperlebar lagi.
BBM satu harga yang beru terjadi di era pemerintahan ini menurutnya juga berjalan.
Ke depan, warga Papua maupun Papua Barat berharap program serupa juga terjadi pada kebutuhan pokok masyarakat.
"Mudah-mudahan ke depan satu harga sembako juga dengan adanya Tol Laut yang tadi. Kapal-kapal mungkin harga yang sangat menjangkau untuk lapangan yang dibuka, pelabuhan yang tadi dibuka. Nanti ke depan akan terjadi sama harga Papua dengan BBM sampai sembako pun akan terjadi yang sama," imbuhnya.
Masalah penerbangan dari kota ke daerah-daerah pegunungan seperti dari Nabire ke Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, harus disediakan pesawat-pesawat kecil.
Begitu juga rute penerbangan Timika - Wamena, Wamena - Yahukimo - Pegunungan Bintang - Nduga.
Hal tersebut, menurut Lenis, harus dibereskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, termasuk menteri lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Para pembantu Jokowi, menurutnya, harus bisa menjalankan program yang telah ditetapkan Presiden.
"Menteri harus melihat di mana yang dijanjikan Presiden janji untuk bilang punya tol laut, mau punya satu harga BBM, itu dikejar. Jadi tidak bisa dibiarkan, ah itu nanti jalan saja. Tidak bisa, swasta saja. Oh enggak bisa. Makanya saya lapor Presiden. Itu harus dipertegas. Tol laut, satu harga BBM itu harus jalan," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Registrasi Ulang Kartu Sim Prabayar Dianggap Ribet
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam