jpnn.com, JAKARTA - Kementerian PUPR terus memfasilitasi penyebarluasan pengetahuan bidang permukiman dan perumahan dengan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan aktor pembangunan lainnya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga berperan menghimpun informasi, mengkoordinasikan proses transfer pengetahuan terkait agenda habitat, serta implementasi New Urban Agenda (NUA)/Agenda Baru Perkotaan, serta pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) bidang permukiman dan perumahan di tingkat nasional dan daerah.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Gelar Pameran Virtual Jembatan Ikonik, ada Hadiah Menarik
"Luasnya lingkup kegiatan pembangunan permukiman dan perumahan memerlukan kesamaan persepsi dari para pemangku kepentingan terkait isu, tantangan, dan strategi pembangunan ke depan, serta pengelolaan terhadap data dan informasi maupun contoh praktik antarpelaku pembangunan," kata Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat membuka Webinar Series dalam Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2020, Senin (28/9).
Webinar Series dilaksanakan selama 3 hari mulai 28-30 September dengan menghadirkan narasumber yang memiki kompetensi di bidang masing-masing.
BACA JUGA: 4 Hal ini Perlu Dipersiapkan Dalam Mengatur Dana Pensiun di Kala Pandemi
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari satu semester di Indonesia ini memberi pembelajaran penting dalam pembangunan perkotaan ke depan.
Seperti perlunya memperhatikan memenuhi kebutuhan fasilitas medis sebagai standar layanan kesehatan kota dan perlunya pengendalian kepadatan penduduk di perkotaan.
BACA JUGA: Lewat Cara ini BNI Syariah Dukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Halal
"Ini telihat dari tingkat penyebaran Virus Corona cenderung tinggi di kota-kota dengan densitas penduduk yang tinggi," tutur Danis.
Selanjutnya juga perlu memperhatikan penyediaan transportasi publik yang baik dan mampu menjamin aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas.
Di mana pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan ruang terbuka hijau dan pusat komunitas dapat berfungsi untuk berbagai keperluan seperti ruang isolasi dan sosialisasi sedangkan di masa normal menjadi instrumen untuk meningkatkan kohesi sosial serta memupuk modal sosial dalam situasi krisis atau bencana.
Penataan kota ke depan juga perlu memperhatikan penyediaan prasarana dan sarana dasar yang handal, seperti ketersediaan air minum dan sanitasi.
Perlunya pendekatan menuju kota yang cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi.
Penggunaan infrastruktur Informasi Teknologi (IT) dapat menjadi sebuah terobosan cara kerja yang efektif di masa pandemi atau masa mendatang. Terakhir perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan.
Untuk mendukung tercapainya NUA dan SDGs, Kementerian PUPR terus melaksanakan pembangunan infrastruktur perkotaan, permukiman, dan perumahan demi terwujudnya kota layak huni seperti yang tertuang dalam RPJMN 2005-2025 dan Visium Kementerian PUPR di bidang permukiman yaitu 100% smart living atau hunian cerdas.
Pada 2020, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai bidang permukiman dan perumahan sebagai upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tertekan pandemi corona.
Selanjutnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,120 triliun, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar.
Pembangunan baru rumah swadaya untuk 12 ribu unit rumah dengan anggaran Rp459 miliar dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 208 ribu unit dengan anggaran Rp4,354 triliun yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy