jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya mewujudkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang excellent atau sangat bagus.
Hal tersebut dilakukan melalui pemenuhan informasi publik yang baik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Gelar Naker Fest 2024, Kemnaker Promosikan Festival Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan pihaknya sudah ada komitmen untuk menegakkan good governance yang salah satu unsur vitalnya adalah keterbukaan.
"Keterbukaan informasi publik ini yang sangat penting sekali untuk mendorong keterlibatan publik tersebut,” kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemnaker di Jakarta, Selasa (20/8).
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Minta Penerima Beasiswa LPDP Siapkan Diri Hadapi Megatren Global
Sekjen Anwar mengatakan PPID yang dikelola oleh PPID Pusat maupun yang dikelola UPT Pelaksana harus terus memberikan informasi yang baik agar masyarakat juga mendapatkan pemahaman yang baik terkait informasi ketenagakerjaan yang ada.
Melalui upaya tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari kesalahpahaman terhadap informasi publik.
BACA JUGA: Pesan Menaker Ida untuk Atnaker, Staf Teknis & Kabid Tenaga Kerja: Jaga Nama Baik!
“Agar publik berpartisipasi dengan baik maka kita harus memberikan data dan informasi yang baik pula,” ujarnya.
Sekjen Anwar juga menyampaikan apresiasi atas perkembangan PPID Kemnaker selama ini.
Namun, dia memberikan catatan bahwa hakikat pelayanan itu bersifat perspektif-kualitatif.
Artinya, Sekjen Anwar berpesan PPID Kemnaker harus terus belajar untuk terus meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat.
“Dengan semangat untuk selalu melakukan yang terbaik maka kami berharap forum ini menjadi upaya kita agar PPID Kemnaker menjadi PPID yang excellent,” tegasnya.
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menambahkan Forum PPID Kemnaker dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta pendampingan monitoring dan evaluasi internal PPID UPT Pelaksana.
“Forum ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemohon informasi publik, hak dan kewajiban badan publik kaitannya dengan keterbukaan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik, serta pemahaman dan pendampingan Monev Internal PPID UPT Pelaksana Kemnaker,” jelas Chairul. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi