jpnn.com, JAKARTA - Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pesan disampaikan melalui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang hadir dalam peringatan halalbihalal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) pada Kamis (18/5).
BACA JUGA: Bupati Sukiman Meminta 230 Nakes yang Dilantik jadi PPPK Menciptakan Budaya Malu
"Pak gubernur, tolong sampaikan salam guru dan tenaga kependidikan (tendik) kepada Presiden Jokowi," kata Unifah.
Dia mengungkapkan guru, tendik, kepala sekolah, dan pengawas selalu berada di belakang pemerintah. Mendukung program Presiden Jokowi dalam menciptakan SDM unggul.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Honorer Teknis Jangan Jual Mahal, Ribuan P1 Saja Sisa Belum Masuk Formasi PPPK
Namun, menurut Unifah, untuk saat ini belum bisa bicara soal guru profesional. Sebab, masih banyak guru terutama honorer negeri maupun swasta yang kesejahteraannya masih di bawah standar kelayakan hidup.
Dia menyebutkan hanya daerah tertentu saja yang bisa memberikan kesejahteraan kepada guru dan tendik, salah satunya DKI Jakarta.
BACA JUGA: Honorer Teknis Terima Saja PPPK, Jangan Sok Jual Mahal, PNS Sulit Terjangkau
"Peran kepala daerah sangat menentukan dalam peningkatan kesejahteraan guru dan tendik," ucapnya.
Meski begitu, Unifah menegaskan PGRI tetap berupaya meningkatkan kualitas guru dengan memberikan berbagai pelatihan.
Terkait momentum pemilu 2024, Unifah menyatakan PGRI tetap independen. Oleh karena itu, guru, tendik, kepala sekolah, dan pengawas harus tetap menjaga netralitas.
"Memang masing-masing punya hak untuk memilih, tetapi tolong dipelajari rekam jejak para calon kepala daerah, calon legislatif, dan capres," ucapnya.
Merespons permintaan Unifah, Heru Budi mengatakan akan menyampaikannya kepada presiden.
Sementara, untuk peningkatan kesejahteraan guru dan tendik di DKI, Heru mengatakan permintaan ketum PGRI bisa segera ditindaklanjuti kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Pernyataan Heru tersebut langsung disambut gembira para guru yang hadir secara daring dan luring.
Untuk diketahui di era kepemimpinan Jokowi, pelaksanaan seleksi PPPK lebih diprioritaskan kepada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Selain diberikan formasi yang cukup besar, honorer di tiga jabatan tersebut mendapatkan berbagai afirmasi.
Sementara, honorer tendik sampai saat ini belum diberikan kesempatan mengikuti seleksi PPPK karena tidak ada formasi untuk mereka.
Itu sebabnya PGRI getol berjuang untuk guru dan tendik agar diberikan formasi PPPK 2023 serta afirmasi.
Ada harapan agar di akhir masa jabatan Jokowi, guru honorer dan tendik sudah terangkat PPPK.(esy/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad