jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta ada perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.
Politikus PKS ini menjelaskan perbaikan persoalan penyaluran pupuk bersubsidi ini untuk mengurangi durasi penyimpanan pada lini tertentu terutama pada distributor dan peningkatan pengawasan pupuk Subsidi.
BACA JUGA: Politikus PKS Slamet Sebut Pupuk Bersubsidi Hanya ‘Dinikmati BUMN Pupuk
“Sangat penting pelibatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai agen penyalur pupuk subsidi,” kata Akmal usai pelaksanaan Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian yang juga menghadirkan direksi PT Pupuk Indonesia Holding Company, Selasa (21/9).
Menurut Akmal, BUMDes sebagai bagian dari perpanjangan institusi pemerintahan desa akan berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
BACA JUGA: Polisi Bergerak Usut Dugaan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
“Ini ke depannya akan dapat mengurangi durasi penyimpanan pupuk bersubsidi sehingga tidak mengendap begitu lama, dan sekaligus ada penguatan pengawasan pupuk bersubsidi yang beredar pada wilayah tingkat pedesaan,” ujar Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan sisa stok pupuk bersubsidi di akhir tahun 2021 sebesar 1.899.646 ton harus dipastikan betul dapat mengamankan stok awal tahun 2022.
BACA JUGA: Keren, Politikus PKS Andi Akmal Semarakkan HAORNAS 2021 di Dapil
Perlu ada uji masifnya pelibatan BUMDees pada sinergi Kemampuan Penyediaan Pupuk Untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 sehingga ada keyakinan yang kuat bahwa pelibatan BUMDes merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi terdistribusinya pupuk subsidi ke petani.
“Pada posisi lini IV inilah, pupuk berada di gudang distributor dan kios pada level kabupaten, kecamatan hingga desa, terjadi proses durasi yang terlalu lama penyimpanan pupuk subsidi tidak segera di lepas ke petani. Informasi ini langsung saya dapatkan ketika berinteraksi langsung dengan pelaku usaha tani, baik pada saat bimtek maupun silaturahmi ke kediaman para petani,” ungkap Akmal.
Merujuk informasi yang disampaikan PT PIHC, Akmal menerangkan stok pupuk bersubsidi per tanggal 17 September 2021 mencapai 275 persen apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang ditentukan. Artinya, hingga akhir tahun mesti tidak ada suara dari para petani di seluruh Indonesia akan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.
Menurut Akmal, selama ini keluhan para petani adalah bukan pupuk secara umum yang langka. Akan tetapi, keberadaan pupuk subsidi yang langka.
"Oleh karena itu, untuk menghindari berulang kembalinya kelangkaan pupuk bersubsidi di tingkat petani, selain upaya kartu tani juga perlu tindakan pelibatan BUMDes sebagai pelaku distribusi penyaluran pupuk bersubsidi,” ujar Andi Akmal.(jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich