jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku mengantongi data tentang kelemahan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, harus ada audit forensik atas Situng KPU karena datanya amburadul dan muncul dugaan manipulasi menggunakan algoritma tertentu yang merugikan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno.
Fadli mengatakan, merujuk temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, kesalahan entri data mencapai 12.550 kasus. “Jadi audit forensik diperlukan agar bisa menjamin keamanan dan mencegah intruder dari luar serta jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya melalui layanan pesan, Minggu (5/5).
BACA JUGA: Rekap Situng Dekati 70%, Selisih Suara Jokowi Vs Prabowo Sudah 13 Juta
Baca juga: Rekap Situng Dekati 70%, Selisih Suara Jokowi Vs Prabowo Sudah 13 Juta
Fadli lantas membeber temuannya hasil inspeksi mendadak (sidak) ke KPU pada Jumat lalu (3/5). Dari sidak selama tiga jam di KPU itu Fadli mencatat lima hal tentang kelemahan Situng.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, Eggi Sudjana Cs Deklarasikan Gerakan Menolak Hasil Pemilu
Kelemahan pertama terletak pada sistem penghitungan yang dibangun. Menurut Fadli, Situng KPU saat ini tidak dilengkapi sistem koreksi dini pada tahapan input data.
“Menurut para ahli IT (informasi teknologi, red) untuk menerapkan fungsi tersebut hanya membutuhkan bahasa pemrograman yang sederhana. Akibatnya, karena verifikasi inputnya lemah, data yang salah otomatis tetap masuk ke server KPU,” katanya.
BACA JUGA: Pesan Menhan Ryamizard Saat Sosialisasi Bela Negara di CFD Bundaran HI
Kelemahan kedua ada dalam proses entri data ke Situng KPU yang tidak dilengkapi hasil pemindaian formulir C1 atau salinan rekapitulasi suara di tingkat TPS. Fadli mengatakan, berdasar info dari KPU sempat ada sekitar 1 juta fail tanpa pindaian C1.
“Menurut KPU RI hal tersebut disebabkan kapasitas penyimpanan data pada sistem yang telah penuh, sehingga memorinya tak bisa menampung fail yang dikirim dari KPU daerah. Jika benar demikian, maka menurut saya, apa yang dilakukan KPU selama ini sangat amatiran,” tudingnya.
Kelemahan ketiga terkait tenaga yang bertugas mengentri data. Fadli menjelaskan, menurut Ketua KPU Arief Budiman, di setiap KPU kabupaten/kota terdapat 25 petugas entri data.
Petugas itu ada yang menjadi verifikatur sekaligus pengentri data. Fadli menegaskan, petugas yang melakukan entri data dengan verifikatur harus dipisahkan.
“Petugas input kerap juga menjadi verifikatur. Mereka inputer tetapi juga verifikatur. Seharusnya tak boleh karena mustahil akan ada verifikasi data yang berkualitas jika cara kerjanya tumpang tindih seperti itu,” tegasnya.
Keempat, KPU juga menyatakan tenaga input dan verifikatur memiliki IP address yang berbeda. Namun, ketika ditanya tentang total jumlah pasti IP address petugas input data, tak ada yang mampu menyebutkannya.
“Idealnya KPU wajib melakukan pengawasan berkala terhadap traffic IP address. Berapa jumlah IP address yang aktif, dari mana lokasinya dan apa log aktivitasnya. Ini semua perlu dimonitor sebagai antisipasi dan deteksi ketika ada IP address tak dikenal yang masuk ke dalam proses Situng KPU,” tuturnya.
Kelemahan kelima terkait server KPU. Berdasar informasi dari hasil pemantauan langsung, kata Fadli, server KPU saat ini berada di tiga lokasi. Yakni di kantor KPU, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Sentul.
“Server utama ditaruh di kantor KPU, sementara server di BPPT dan Sentul difungsikan sebagai cadangan,” sebutnya. Baca juga: Rizal Ramli Klaim Dapat Info Kemenangan Prabowo - Sandi dari Letkol TNI AD
Fadli menyebut server KPU secara fisik tak representatif. Menurutnya, server KPU tidak mengantongi sertifikasi
Berdasarkan keterangan yang saya dapat di lokasi, KPU juga tak menggunakan server bersertifikat The International Standardization of Organization (ISO) 27001. Sertifikasi ISO 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi yang dikenal dengan information security management system (ISMS).
“Seorang ahli IT menaksir dari segi biaya server KPU itu di kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar1-2 miliar rupiah. Situng KPU saat ini harusnya tidak diteruskan,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Persoalkan Molornya Penghitungan Suara di Kecamatan
Redaktur & Reporter : Antoni