jpnn.com - JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto mengatakan efektifitas pemerintahan setiap menjelang Pemilu, merupakan salah salah satu problem klasik Bangsa Indonesia.
"Problem tidak efektifnya pemerintahan menjelang Pemilu, merupakan masalah yang terus-menerus berulang dan memang sulit dihindari," kata Gun Gun Heriyanto, dalam diskusi "Efektifitas Pemerintahan Menjelang Pemilu", di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (9/12).
BACA JUGA: Mahfud – Jokowi Dianggap Pasangan Serasi
Problem ini menurut Gun Gun, muncul dari lima hal. Pertama, akibat dari persandingan dalam postur kekuasaan yang menganut sistem presidensil dengan multipartai ekstrim yang lebih dari lima partai.
"Persandingan tersebut menghasilkan bagi-bagi kekuasaan (power sharing). Siapa pun yang jadi presiden, pasti terjebak dengan praktik bagi-bagi kekuasaan. Solusinya adalah, penyederhanaan partai politik," ujar dia.
BACA JUGA: Hakim Tipikor Cecar Status Bos Kernel Oil
Pemicu kedua pemerintahan tidak efektif lanjut Gun Gun karena problem personalitas kepemimpinan yang seperti yang dilihat pada figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono dengan komunikasi politik high-context.
"Pikirannya, dengan high-context akan didukung maksimal oleh DPR. Sedangkan dukungan rakyat hampir 70 persen terhadap pemerintahan SBY-Boediono tak ada gunanya. Karena tidak percaya dengan dukungan rakyat, SBY bikin koalisi pragmatis dan lemah daya ikatnya," ujar Gun GUn Heryanto.
BACA JUGA: Pemberantasan Korupsi Menentukan Pengentasan Kemiskinan
Masalah ketiga menurut dia bersumber dari problem struktural. "Pemerintahan kita sejak terbentuk, lebih berpikir pada pemerintahan yang ad hock tanpa terobosan," tegasnya.
Problem keempat terkait dengan etika politik dimana posisi pejabat-pejabat pemerintahan secara disengaja dibiarkan tumpang-tindih dengan tugas-tugasnya sebagai ketua umum partai.
"Penyebab kelima, karena pemerintahan ini terlalu sibuk bertarung dengan berbagai opini di media massa sebagai respon terhadap berbagai kasus yang terungkap sehingga tidak fokus terhadap tugas-tugas pemerintahan," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahfud MD: Pemberantasan Korupsi Harus dari Birokrasi
Redaktur : Tim Redaksi