jpnn.com - Untuk mengembangkan program literasi di daerahnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara melakukan kunjungan dinas ke kantor USAID Prioritas Jawa Timur.
Seperti diketahui, USAID sudah menjalankan program literasi di 19 kabupaten/kota mitra. “Jawa Timur kami pilih karena program literasi dilakukan lebih awal di sini, terutama Surabaya sebagai Kota Literasi,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Labuhanbatu Ngampuni Tarigan.
BACA JUGA: Keren, Kabupaten ini Wajibkan SKPD Miliki Program Literasi
Sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2013, gerakan literasi sekolah diluncurkan untuk menumbuhkan sikap budi pekerti luhur kepada anak-anak melalui bahasa. Literasi di sini tidak saja terbatas pada keterampilan membaca, tetapi juga menulis. Pada akhirnya, siswa diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik dalam masyarakat terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya.
Silvana Erlina, Koordinator USAID Prioritas Jawa Timur menjelaskan program literasi di sekolah-sekolah yang didampinginya. “Selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai selain ada pula satu jam khusus literasi yang tidak masuk dalam jam pelajaran. Berangkat dari kebiasaan ini maka akan terbentuk budaya baca pada diri anak-anak,” tuturnya.
BACA JUGA: Dua Ribu GuruTKK Bekasi Belum Terima Honor
Sebab, literasi itu bukan hanya upaya menumbuhkan gemar membaca. Lebih dari itu, empat keterampilan informasi yaitu mencari, mengolah, menggunakan, dan menyajikan informasi baik lisan maupun tulisan akan terwujud berkat kebiasaan membaca.
Tak hanya ke USAID, Dewan Pendidikan Labuhanbatu juga menyempatkan diri bertemu dengan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih, Kepala Dispendik Kota Surabaya Ikhsan, dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Martadi. Tak ketinggalan mereka juga menengok bagaimana pengembangan literasi di taman bacaan masyarakat dan perpustakaan SDN Bubutan 4 Surabaya.
BACA JUGA: Disayangkan, KIP tak Diminati Anak Putus Sekolah
Ngampuni menambahkan, Dewan Pendidikan Labuhanbatu sedang mencari konsep literasi yang pas untuk diterapkan di daerahnya. Dana APBD yang siap dikelola setidaknya sebesar Rp 150 juta. “Perpustakaan sekolah dan daerah di tempat kami belum berkembang secara optimal,” imbuhnya. (JPNN/pda)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siswa Miskin dan Kaya, Semua Terima Dana KIP
Redaktur : Tim Redaksi