jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus membantu tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang terdampak lockdowon di negara tersebut.
Pasalnya, sejak pemberlakuan perintah kawalan pergerakan (PKP) atau lockdown, banyak dari mereka yang mengalami kesulitan.
BACA JUGA: Dampak Lockdown Malaysia, Ribuan TKI Terancam Kelaparan, Miris!
Apalagi, pemerintah Malaysia sudah mengumumkan perpanjangan lockdown hingga 14 April mendatang.
Jika virus corona belum mereda, tidak tertutup kemungkinan lockdown akan diperpanjang lagi. Hal ini tentu menyulitkan buruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Tidak Usah Mudik
“Saya menerima banyak pengaduan terkait masalah ini. Termasuk dari organisasi Pusat Penyelesaian Permasalahan WNI di Malaysia dan juga dari Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia. Saya kira ini tidak bisa dikesampingkan," ucap Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Jumat (27/3).
Saleh meminta Kementerian Ketenagakerjaan segera merumuskan langkah dalam memberikan bantuan kepada mereka.
BACA JUGA: Ini Rencana Kemenag jika Penyelenggaraan Haji Ditiadakan karena Corona
Mengingat para PMI di Malaysia banyak yang bekerja di sektor informal seperti buruh bangunan, buruh pabrik, restoran, cleaning service, dan lain-lain.
Mereka yang bekerja di sektor informal ini rata-rata menerima gaji harian atau mingguan. Dengan kondisi lockdown seperti ini, dipastikan mereka tidak bisa bekerja, terutama mereka yang tidak memiliki kontrak kerja resmi.
“Pihak majikan tentu dengan mudah melepas mereka tanpa beban. Akibatnya, mereka akan tinggal di rumah atau tempat kos-kosan tanpa penghasilan. Menurut informasi yang saya terima, persediaan dan tabungan mereka saat ini sudah sangat tipis sekali. Belum tentu bisa bertahan sampai pertengahan April nanti," lanjut politikus PAN ini.
Selain itu, banyak juga PMI di Malaysia yang tergolong kelompok non-prosedural. Mereka dikelompokkan sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI). Ada juga PMI kita yang bekerja tidak sesuai dengan bidang permit (izin) kerjanya.
Katakanlah, misalnya, mereka yang memiliki permit bekerja di perkebunan, tetapi dipekerjakan di restoran dan lain-lain. Artinya, banyak PMI kita yang tidak memiliki majikan resmi di sana.
Dalam konteks itu, pemerintah diminta untuk memberikan bantuan kepada para PMI tersebut. Bantuan dapat berupa makanan dan minuman (sembako) selama masa lockdown diberlakukan.
Selain itu, PMI juga berharap mendapat bantuan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lainnya. Dan bagi yang ingin pulang ke kampungnya, mereka ingin agar difasilitasi dan diberikan kemudahan.
“Soal pemberian sembako dan alat kesehatan, saya kira bisa dilakukan oleh perwakilan kita di sana. Kalau bisa, atase ketenagakerjaan kita diminta untuk membantu mereka," tutur legislator asal Sumatera Utara ini.
Sementara soal kepulangan ke Tanah Air, tentu perlu diplomasi dengan pihak otoritas Malaysia. Sebab, dalam situasi lockdown seperti ini tidak mudah untuk meminta izin agar mereka bisa dipulangkan.Maka rPerlu dirumuskan jalan terbaik untuk mengatasinya.
"Yang paling penting menurut saya, kehadiran negara harus dirasakan oleh mereka. Mereka juga adalah warga negara kita yang sedang berjuang untuk keluarganya. Kita doakan yang terbaik bagi mereka semua," tandas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam