SURABAYA - KPU Jawa Timur (Jatim) terus berpacu dengan waktu untuk mendistribusikan seluruh logistik pemilihan gubernur (pilgub). Selain 157 ribu surat suara rusak, alat pencoblos surat suara dan bantalannya belum terdistribusi ke seluruh kabupaten dan kota. Padahal, tanggal pemungutan suara tinggal tiga hari lagi.
Permasalahan tersebut tampaknya bakal berlanjut ke pihak yang berwajib. Sebab, rekanan yang memenangi tender alat pencoblos dan bantalannya sudah terlambat dalam melakukan penyediaan barang.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan bahwa Komisioner KPU Jatim Divisi Logistik dan Penganggaran Sayekti Suindyah telah membuat nota dinas kepada stafnya untuk melaporkan rekanan yang ada ke pihak berwajib bila belum ada kejelasan. "Saya terpaksa mengambil langkah tersebut karena rekanan pemenang lelang gagal memenuhi tenggat," tegas Sayekti, Minggu (25/8).
BACA JUGA: KPK Incar Tersangka Baru Kasus Suap Sapi
Menurut Sayekti, dalam nota dinas itu, KPU telah menetapkan tenggat hingga pukul 16.00 kemarin. Bila tidak terpenuhi, pejabat pembuat komitmen (PPK) harus melaporkan rekanan ke polisi. Soal sanksi terhadap rekanan tersebut, KPU belum bisa memastikan. Sayekti menyerahkan penjatuhan sanksi kepada PPK. "Saya tidak berwenang memberi sanksi. Yang bisa memberi sanksi adalah PPK. Yang penting, saya telah mengeluarkan nota dinas," terang Sayekti.
Keluarnya nota dinas ini merupakan akibat gagalnya sidak ke CV Hadiah, perusahaan pemenang lelang alat pencoblos dan bantalannya. Sebab, saat disidak Sabtu lalu (24/8), alamat CV Hadiah yang berada di Jemur Wonosari, Surabaya, hanya berupa rumah alias tidak memperlihatkan aktivitas sebuah kantor. Parahnya lagi, komisioner KPU tidak menemukan satu orang pun di rumah tersebut.
BACA JUGA: Dana Haji Terus Menggelembung
Hanya, tampaknya persoalan keterlambatan ini tidak akan berujung pada kepolisian. Pasalnya, hingga tadi malam agaknya CV Hadiah sudah menunjukkan bakal memenuhi kewajibannya. Hingga kemarin database KPU Jatim menunjukkan bahwa yang masih belum menerima alat pencoblos dan bantalannya adalah KPU Kota Mojokerto. Total kekurangan adalah 440 unit. "Berdasar laporan, alat coblos dan bantalannya sudah selesai didistribusikan. Yakni di Ponorogo, Tulungagung, Pacitan, dan Surabaya. Tapi, ini masih berupa laporan. Kami akan mengeceknya lagi," kata Jonathan Judianto, sekretaris KPU Jatim.
Jonathan menerangkan, alat pencoblos dan bantalannya sudah mulai berdatangan lagi sejak kemarin pagi. "Artinya, CV Hadiah mulai memenuhi kewajibannya. Tapi, tentu kami akan terus memantaunya," ucap Jonathan.
BACA JUGA: Loyalis Di-PAW, Kubu Amelia Menggugat di PN Jaktim
Hanya, bila memang sampai pagi ini (25/8) belum terpenuhi, pihaknya segera mengambil langkah-langkah. "Ya, tentu kami berupaya sekuat mungkin melakukan pemenuhan alat logistik," tegasnya.
Namun, hingga kemarin sore alat pencoblos dan bantalannya masih menjadi masalah. Contohnya adalah Surabaya. KPU Surabaya masih dipusingkan menunggu kejelasan pengiriman alat pencoblos dan bantalannya yang dipakai pemilih di bilik suara Kamis nanti (29/8).
Komisioner KPU Surabaya Eko Walujo mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Jatim mengenai masalah itu. Masalahnya, jumlah alat pencoblos dan bantalan yang dibutuhkan tak sedikit, yakni mencapai 10 ribu unit.
Ini dihitung dari jumlah TPS di Surabaya yang diperkirakan mencapai 4.992 buah. Bila dalam satu TPS ada dua bilik suara, tinggal dikalikan saja kebutuhan logistiknya. "Bayangkan saja. Kalau dikirim ke sini, banyaknya barang ini bisa satu kantor itu penuh," ungkap Eko kemarin.
Bila hal tersebut terjadi di kota lain, tentu tak perlu pusing. Sebab, jumlah TPS-nya sedikit. Beda halnya bila masalah itu terjadi di Surabaya. Dia khawatir bila KPU Jatim tak segera memecahkan persoalan tersebut, pilgub di Surabaya bisa memasuki situasi kritis.
Eko menjelaskan, pihaknya sebenarnya bisa saja menggunakan alat pencoblos dan bantalan yang dipakai saat Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2010. Namun, dia tak berani menjamin logistik tersebut masih utuh. Karena tersimpan di gudang tiga tahun belakangan, bisa jadi banyak barang itu yang rusak.
Seorang pegawai KPU Surabaya mengatakan, persoalan pelik lainnya, bantalan tersebut jelas-jelas bertulisan Pilwali Surabaya 2010. Dikhawatirkan, hal itu menimbulkan kebingungan pemilih.
Pertimbangan lain, acuan hukum menggunakan logistik pilwali dalam pilgub tersebut belum dibikin KPU Jatim. Bila solusi itu yang dipilih, Eko khawatir muncul masalah lain. Pencoblosan bisa saja rentan memicu masalah. Pihak-pihak yang tak menerima hasil pencoblosan bisa saja menggugat dan menyatakan bahwa alat pencoblos tak standar dan tak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
Eko menuturkan, seharusnya persoalan semacam itu tak muncul tiga hari menjelang pilkada seperti ini. "Kalau hal semacam ini sebulan sebelum pilgub tentu tak membikin puyeng," cetusnya.
Apalagi, imbuh Eko, pengadaan alat pencoblos dan bantalannya tersebut bukan perkara mudah. Alat coblos itu berupa paku yang disambungkan dengan pegangan kayu. Sedangkan bantalan berupa spons yang dibungkus kain putih dan dijahit. Beda halnya dengan surat suara yang tinggal mencetak. Sumber lain mengungkapkan bahwa persoalan logistik tersebut muncul lantaran rekanan alat pencoblos dan bantalan itu kabur entah ke mana.
Anggota panwaslu Sardiyoko menyatakan, belum terdistribusinya dua logistik tersebut tentu persoalan genting. "Lha ini agendanya coblosan, kok alat coblosnya nggak ada. Apa kertas suara itu cuma dilihat saja, lalu dilipat kembali?" sindirnya.
Jonathan mengatakan, KPU Jatim akan mengecek keterlambatan pembagian alat pencoblos dan bantalannya untuk wilayah Surabaya. Menurut dia, pencoblos dan bantalannya untuk Surabaya seharusnya sudah dikirim.
Tambahan Surat Suara
Jonathan juga memastikan perkembangan pengiriman logistik pilgub. Salah satunya pengiriman surat suara tambahan sekitar 120 ribu lembar dari percetakan di Bandung. Kata dia, surat suara itu sudah dikirim sekitar pukul 19.00 dan terdistribusi ke kabupaten dan kota di Jatim siang ini. Jumlah tersebut merupakan tambahan dari 90 ribu cadangan surat suara yang ada.
Seperti diberitakan, cadangan surat suara sebanyak 90 ribu ini tak mampu mengganti rusaknya surat suara. Per Jumat malam (24/8) tercatat sudah 157 ribu surat suara yang rusak dari 14 kota/kabupaten. "Pencetakan dan pengiriman surat suara pengganti akan terus berjalan seiring dengan masuknya laporan dari daerah," ujar Jonathan.
Untuk masalah logistik lainnya seperti segel dan stiker, Jonathan mengakui, memang masih banyak yang rusak atau belum terpenuhi. "Tapi, kami optimistis besok (hari ini, Red) semoga sudah selesai semua," tegasnya. Menurut dia, paling lambat lusa semua persoalan logistik ditargetkan sudah harus klir.
Namun, menurut Jonathan, yang paling memusingkan pihaknya adalah distribusi ke Pulau Masalembu, Sumenep. Beberapa kali pihaknya mencoba alternatif pengiriman, tapi selalu gagal. Bahkan, dengan menggunakan kapal sewaan tersendiri, satu kotak surat suara yang berisi 300 lembar tercebur ke laut.
Untuk itu, satu-satunya alternatif adalah pengiriman lewat helikopter. Pihaknya sudah menghubungi Puspenerbal. Hasilnya, pihak TNI-AL sudah memberi lampu hijau. "Tapi, kami diminta menyiapkan surat permohonan ke Mabes TNI-AL untuk penggunaan heli. Selain itu, biar lebih cepat, kami juga diminta menyertakan data akurat mengenai apa saja yang akan dikirim. Berapa kotak surat suara, besaran dimensinya, dan beratnya," papar dia.
Jonathan menambahkan, rencananya pagi ini ada rapat finalisasi mengenai masalah logistik, baik kekurangan maupun distribusinya. "Malam ini para staf sudah mengumpulkan apa saja kekurangan yang ada sehingga bisa dibahas satu per satu besok secara lengkap," jelasnya. (ano/git/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Siapkan Tender Logistik Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi