jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan Menteri Ristek dan Dikti M Nasir agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap ijazah seluruh PNS lulusan sarjana, dinilai tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, untuk meneliti sekitar dua jutaan PNS sarjana butuh waktu panjang.
"Tidak masalah kalau Menristek dan Dikti akan memeriksa ijazah seluruh PNS sarjana. Tapi apakah sudah dipikirkan dampaknya?," kata Rusdianto, tim ahli Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), kepada JPNN, Selasa (26/5).
BACA JUGA: Beras Plastik Beredar, Bulog tak Bikin Satgas
Dia menyebutkan, saat ini banyak PNS yang resah dan was-was bila kedapatan ijazahnya hasil "tembakan". Bila sudah begitu kinerjanya pun merosot sehingga merugikan negara.
"Perlu dicarikan solusi yang tepat. Pemeriksaan itu akan memakan proses panjang dan menelan anggaran juga. Harusnya benahi sistemnya dulu," terangnya.
BACA JUGA: Bulog Lagi-lagi Terangkan Bahwa Berasnya Aman dari Plastik
Selain itu dengan adanya UU ASN, setiap PNS diwajibkan menjalani pendidikan dan pelatihan dengan biaya instansi bersangkutan. Cara ini dinilai mengurangi penggunaan ijazah palsu oleh PNS.
Senada itu Kabag Informasi Publik KemenPAN-RB Suwardi menyatakan, masih banyak tugas pemerintah yang lebih penting ketimbang mengurus ijazah palsu. Apalagi ini sudah bukan hal baru.
BACA JUGA: Menteri Instruksikan Ijazah Seluruh PNS Diteliti Ulang
"Untuk apa mengungkit masa lalu, yang harus dilihat ke depannya mau dibuat seperti apa. Kalau saya dulu mendapatkan jabatan melalui proses tes," ucapnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Denny Indrayana Digarap Bareskrim Lagi
Redaktur : Tim Redaksi