jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto menyarankan bila nantinya ibukota negara jadi dipindahkan, maka baiknya lokasi baru tersebut tidak jauh dari Jakarta, tetapi juga tidak boleh terlalu dekat.
Hal tersebut demi mencegah terjadinya konurbasi atau pembauran dari dua lokasi menjadi satu. Komentar tersebut disampaikan Djoko untuk menanggapi wacana pemindahan ibu kota yang kembali disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu
BACA JUGA: Jokowi Minta Pelajar di DKI Batasi Penggunaan Mobil Pribadi
"Konurbasi adalah proses bersatunya Jakarta dan Depok saat ini. Jika Jakarta dan Depok dahulu merupakan daerah yang terpisah, saat ini tidak terjadi lagi," ungkap Djoko di Kementerian PU, Kamis (12/9).
Djoko melanjutkan bahwa fungsi ibu kota yang dipindah sebaiknya hanya pusat pemerintahan saja. Sementara fungsi lainnya seperti pusat perekonomian dan perdagangan tetap ada di Jakarta.
BACA JUGA: Jokowi Diminta tak Khawatir Peluncuran Mobil Murah
Dalam hal ini, dia juga mencontohkan beberapa negara yang telah berhasil memindahkan pusat pemerintahannya antara lain ialah Malaysia dengan Putra Jaya dan Australia dengan Canbera.
Selain itu, Djoko juga menyarankan bahwa untuk aspek konektivitas antara Jakarta dengan lokasi pusat pemerintahan yang baru dapat dihubungkan dengan sarana transportasi kereta api dan jalan tol. Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan dengan terpusatnya kegiatan pemerintahan pada suatu tempat yang baru tersebut kinerja birokrasi akan meningkat.
BACA JUGA: Jangan karena Kasus Dul, Jam Malam Diberlakukan
"Para menteri dan pegawai negeri akan berdiam di kota pemerintahan tersebut. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan semakin fokus bekerja dan tidak direpotkan permasalahan kemacetan yang ada di Jakarta," terangnya.
Menurut Djoko, saat ini Jakarta dinilai menanggung beban yang sangat berat terkait perannya sebagai kota multifungsi. Selain sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian, Jakarta juga menjadi sentral kegiatan pendidikan, jasa, hiburan, dan properti.
Wilayah Jakarta sendiri saat ini 40 persennya telah berada di bawah permukaan air laut dan berpotensi mengakibatkan banjir yang semakin besar di masa yang akan datang. Dengan situasi tersebut, Djoko menyatakan bahwa bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Jakarta menjadi kota yang kurang efisien untuk didiami.
"Dengan kompleksnya tugas tersebut, lingkungan Jakarta memburuk serta menimbulkan dampak seperti kemaceran luar biasa," imbuhnya.(tm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sepekan Buka, 45 Ribu Pelamar Berebut Formasi CPNS Pemprov DKI
Redaktur : Tim Redaksi